Category: Artikel
-
Ketika Judi Orang Dewasa Memotong Jatah Anak, Bansos Tak Boleh Menjadi Hukuman Kolektif
Bantuan sosial memang tidak boleh menjadi modal judi. Namun, ketika negara menemukan transaksi judi daring pada rekening penerima bantuan, pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang harus dihukum. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: siapa yang akan makan, bersekolah, membeli obat, dan tidur dengan aman ketika bantuan ditahan sebelum terbukti siapa pelakunya? Pada 5 Agustus 2026, Kementerian Sosial menyatakan penyaluran bantuan terhadap 1.494.652 Keluarga Penerima Manfaat ditangguhkan setelah pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari jumlah itu, 794.475 keluarga juga tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan. Pada 7 September 2026, kementerian kembali menyebut penahanan sementara bantuan tahap Juli–September bagi lebih
-
Diversi Bukan Penghapusan Luka: Anak Pelaku dan Korban Sama-Sama Harus Didengar
Diversi harus dimulai dari pengalaman anak Pada September 2026, Kejaksaan Negeri Bondowoso mengumumkan penghentian penuntutan perkara anak setelah kesepakatan diversi tercapai pada 8 September dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso pada 15 September. Proses itu mempertemukan anak, korban, keluarga, serta pihak-pihak terkait. Pada 21 September, hasilnya diserahkan secara simbolis dalam sebuah kegiatan yang disebut sebagai bagian dari penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. (kejari-bondowoso.kejaksaan.go.id) Kabar tersebut penting, tetapi tidak boleh berhenti sebagai cerita keberhasilan kelembagaan. Diversi bukan sekadar perkara yang dipindahkan dari ruang sidang ke ruang musyawarah. Ia adalah ujian terhadap kemampuan negara untuk mendengar dua anak
-
Jalan Kembali Bukan Jalur Kerja: Anak Putus Sekolah Berhak Memilih Masa Depan
Jalan Kembali Bukan Jalur Kerja: Anak Putus Sekolah Berhak Memilih Masa Depan Anak putus sekolah sering dibicarakan sebagai angka yang harus dikembalikan ke dalam sistem. Mereka dihitung, dipetakan, lalu diarahkan menuju program yang dianggap paling cepat menghasilkan. Cara pandang itu memang dapat melahirkan kebijakan yang praktis, tetapi juga menyimpan bahaya: anak yang kehilangan sekolah bisa diperlakukan seolah-olah hanya kehilangan keterampilan kerja. Gerakan 1.000 Anak Putus Sekolah SMK Berdaya melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha, yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 30 Juni 2025, penting karena mengakui bahwa anak putus sekolah tetap menjadi tanggung jawab negara. Program
-
Anak Tidak Harus Menjadi Mudah Dipahami untuk Mendapat Layanan
Dalam buku berjudul ‘Di Tanah Lada’, dunia anak tidak pernah tersusun rapi. Ava mengenal kenyataan melalui kamus, tetapi kata-kata yang ia temukan sering datang terlambat dibanding pengalaman yang harus ia tanggung. Ia bisa mengetahui arti “hukum”, “cerai”, “kebenaran”, atau “hangat”, tetapi pengetahuan itu tidak otomatis membuat hidupnya lebih mudah. Pepper pun menghadapi persoalan serupa: namanya, asal-usulnya, keluarganya, bahkan masa depannya lebih sering dibicarakan orang dewasa daripada ditanyakan kepadanya. Di situlah kabar tentang kolaborasi regional untuk mengembangkan model Early Childhood Care, Nutrition and Education yang inklusif bagi anak dengan spektrum autisme menjadi penting. Pada 23 September 2026, SEAMEO RECFON memimpin pertemuan awal
-
Sekolah Harus Mengejar Anak yang Hidupnya Terus Berpindah
Sekolah biasanya dibayangkan sebagai tempat yang menunggu: anak datang pada jam tertentu, duduk di ruang tertentu, mengikuti urutan kelas tertentu, lalu pulang ke rumah yang diasumsikan tetap ada. Gambaran itu bekerja bagi anak yang hidupnya relatif menetap. Namun, ia segera runtuh ketika anak berpindah karena kemiskinan, konflik keluarga, pekerjaan orang tua, tanggung jawab merawat orang lain, atau kebutuhan untuk menyelamatkan diri. Di situlah rencana pengembangan Sekolah Menengah Pembelajaran Jarak Jauh menjadi penting. Pemerintah menyatakan bahwa fase pengembangan berikutnya akan memperluas sasaran kepada anak yang berisiko putus sekolah, anak dengan mobilitas tinggi, dan anak dengan tanggung jawab sosial. PJJ tidak hendak dipahami
-
Anak Bukan Pengguna Kecil: Pelayanan Publik Harus Bisa Menjawab Saat Negara Lalai
Anak Bukan Pengguna Kecil: Pelayanan Publik Harus Bisa Menjawab Saat Negara Lalai Negara hadir pertama-tama sebagai pengalaman layanan Negara sering berbicara tentang anak melalui bahasa yang besar: hak, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan. Namun, bagi anak, negara hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana sekaligus menentukan: pintu yang bisa dibuka, sekolah yang menerima, petugas yang menjawab, kamar yang aman, bantuan yang tidak dipersulit, dan orang dewasa yang tidak menyuruhnya menunggu tanpa penjelasan. Karena itu, peringatan Ombudsman RI pada 23 Juli 2026 layak dibaca lebih serius daripada sekadar seruan tahunan pada Hari Anak Nasional. Ombudsman menyatakan bahwa anak berhak memperoleh pelayanan
-
Ketika Medali Mengukur Anak, Kepandaian Ava Tak Boleh Hilang
Berita tentang 63 siswa Indonesia yang mengikuti International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ke-23 membawa kabar yang patut dihargai. Mereka terdiri atas 32 peserta matematika dan 31 peserta sains, dipilih melalui jalur Olimpiade Sains Nasional serta seleksi mandiri. Kompetisi yang berlangsung pada 2–7 Oktober 2026 di Depok itu diikuti 404 siswa dari 23 negara. (antaranews.com) Prestasi semacam itu penting. Anak-anak tersebut berhak memperoleh dukungan, kesempatan belajar, dan pengakuan atas kerja keras mereka. Namun, justru karena olimpiade mudah menjadi panggung kebanggaan nasional, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih sulit: ketika medali menjadi bahasa utama untuk menyebut anak pintar, siapa yang ikut hilang
-
Rumah Layak Huni Harus Menyediakan Ruang untuk Menjadi Anak
Rumah sering dibicarakan melalui benda-benda yang mudah dihitung: atap, lantai, dinding, kamar mandi, atau luas bangunan. Ukuran itu penting, tetapi belum lengkap. Sebuah rumah baru benar-benar layak ketika anak yang tinggal di dalamnya dapat tidur tanpa takut, mandi tanpa terancam penyakit, memiliki batas pribadi, dan tidak dipaksa menjadikan ruang sisa sebagai tempat tumbuh. Persoalan tersebut terlihat dalam program perbaikan empat Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta pada 6 September 2026. Program yang didukung pemerintah, perusahaan, dan gotong royong warga itu tidak hanya menyasar bangunan yang rusak. Pemerintah kota juga menemukan rumah dengan kamar yang belum terbentuk baik, dapur yang menyatu
-
Uang Bantuan yang Kembali ke Kas Negara: Anak Tak Boleh Menanggung Gagalnya Administrasi Sekolah
Dalam buku berjudul ‘Di Tanah Lada’, uang tidak pernah hanya menjadi alat membeli makanan, rumah, atau barang. Uang adalah sumber kuasa, alasan pertengkaran, ukuran kasih sayang, dan penentu apakah seorang anak merasa memiliki masa depan. Karena itu, kabar bahwa lebih dari Rp600 miliar dana Program Indonesia Pintar sempat kembali ke kas negara bukan sekadar persoalan serapan anggaran. Ia adalah pertanyaan tentang kapan bantuan yang ditujukan kepada anak berhenti menjadi hak dan berubah menjadi angka dalam laporan keuangan. Pada 6 Mei 2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyebut pengembalian dana PIP dipengaruhi kendala teknis, ketidaktahuan penerima, alur birokrasi, serta
-
SMK Go Global Jangan Mengubah Masa Depan Anak Menjadi Kontrak Kerja
Ada perbedaan penting antara membuka jalan dan menentukan ke mana seorang anak harus berjalan. Perbedaan itu menjadi semakin mendesak ketika pemerintah membuka pendaftaran Program SMK Go Global Batch 2 pada 28 September hingga 31 Oktober 2026. Program tersebut menyediakan pelatihan bahasa dan kompetensi di bidang kesehatan, hospitality, pertanian, serta transportasi. Pesertanya bukan hanya lulusan SMK, melainkan juga masyarakat umum, termasuk lulusan perguruan tinggi. Pemerintah menanggung biaya akomodasi dan konsumsi selama pelatihan, lalu mengarahkan peserta menuju proses penempatan sesuai kebutuhan perusahaan atau job order. (kp2mi.go.id) Gagasan itu memiliki daya tarik yang nyata. Pendidikan vokasi memang seharusnya tidak membiarkan anak lulus tanpa keterampilan,