Lada

Sekolah Tidak Boleh Hanya Pandai Membelanjakan Dana

Written by

siapasangka

in

Sekolah Tidak Boleh Hanya Pandai Membelanjakan Dana

Sekolah sering dinilai melalui bahasa yang mudah dihitung: berapa dana yang diterima, berapa persen yang terserap, berapa komputer yang dibeli, atau berapa laporan yang dikirim tepat waktu. Semua itu penting. Namun, angka belum menjawab pertanyaan paling mendasar: apakah anak benar-benar merasa lebih aman, lebih mampu belajar, dan lebih mudah mencari pertolongan setelah uang publik dibelanjakan?

Pertanyaan tersebut kembali penting setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada 2026. Regulasi baru menegaskan tiga skema—Reguler, Kinerja, dan Afirmasi—dengan perhatian lebih besar kepada sekolah di daerah khusus, sekaligus mendorong tata kelola yang lebih transparan dan terukur. Pemerintah menyebut alokasi BOSP 2026 mencapai sekitar Rp59 triliun. (internal-portal.kemdikbud.go.id)

Arah kebijakan itu patut diapresiasi. Tetapi, ia juga harus diuji dengan ukuran yang lebih keras daripada kepatuhan administratif. Sekolah tidak boleh hanya pandai membelanjakan dana. Sekolah harus mampu menunjukkan bahwa belanja tersebut mengubah pengalaman anak.

Dari Rusun Nero ke sekolah: ruang tidak pernah netral

Dalam buku berjudul ‘Di Tanah Lada’, Ava mengenali dunia melalui ruang-ruang yang seharusnya melindungi anak, tetapi justru gagal menjalankan fungsinya. Ia berpindah dari rumah ke Rusun Nero, tidur di kamar mandi, lalu terancam harus tidur di dalam koper. Ruang yang tersedia tidak otomatis menjadi ruang yang aman. Atap tidak selalu berarti perlindungan; kamar tidak selalu berarti privasi; dan rumah tidak selalu berarti tempat beristirahat.

Pengalaman itu penting untuk membaca BOSP Afirmasi 2026. Dana afirmasi memang diarahkan bagi satuan pendidikan di daerah khusus dan dapat digunakan untuk memperkuat akses serta mutu. Dalam penjelasan teknisnya, penggunaan dana mencakup kebutuhan seperti transportasi murid dan guru, sanitasi, air bersih, penguatan pembelajaran, pojok baca, serta sarana pendukung lain. (pusatinformasi.rumahpendidikan.kemendikdasmen.go.id)

Namun, daftar komponen itu baru menjadi kebijakan yang berpihak jika sekolah menghubungkannya dengan kebutuhan nyata anak. Toilet yang berfungsi, air bersih, penerangan, ruang baca, dan tempat belajar yang layak bukan aksesori pembangunan. Bagi anak, semua itu menentukan apakah ia dapat hadir, berkonsentrasi, dan bertahan di sekolah tanpa membawa ketakutan yang sama dari rumah.

Di sinilah hubungan pertama dengan kisah Ava terlihat: sebagaimana Rusun Nero tidak dapat disebut layak hanya karena memiliki bangunan, sekolah juga tidak dapat disebut bermutu hanya karena memiliki anggaran. Ukuran akhirnya adalah apakah ruang tersebut memungkinkan anak menjadi anak—tidur, belajar, bertanya, bermain, dan mencari bantuan tanpa dipermalukan atau diabaikan.

Transparansi harus bisa dimengerti Ava

BOSP 2026 juga menekankan perencanaan berbasis data dan integrasi sistem ARKAS dengan MARKAS. Pemerintah menyatakan langkah itu dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola, menyelaraskan rencana kegiatan dengan evaluasi sekolah, serta membuat pengelolaan dana lebih tertib dan transparan. (paudpedia.kemendikdasmen.go.id)

Digitalisasi dapat membantu. Tetapi sistem yang rapi tidak otomatis menjadi transparan. Transparansi bukan sekadar data yang tersedia di aplikasi, tabel anggaran yang lengkap, atau laporan yang dapat dibaca oleh operator. Transparansi berarti orang yang terdampak oleh keputusan tersebut dapat memahami apa yang diputuskan, mengapa diputuskan, dan bagaimana hasilnya akan dirasakan.

Ava terus membawa kamus karena ia berusaha memahami bahasa orang dewasa: hukum, legal, cerai, utang, dan kebenaran. Ia menunjukkan sesuatu yang sering dilupakan lembaga: istilah yang benar belum tentu menghasilkan pengertian. Sekolah yang menempelkan papan informasi anggaran tanpa menjelaskan isinya kepada orang tua dan murid belum sepenuhnya terbuka. Komite sekolah yang hanya mengesahkan rencana tanpa ruang bertanya juga belum tentu menjalankan partisipasi.

Hubungan kedua dengan buku ini terletak pada bahasa. Jika tujuan BOSP adalah memperbaiki layanan, maka laporan anggaran harus dapat diterjemahkan ke dalam pertanyaan sederhana: Apakah perpustakaan benar-benar dibuka? Apakah toilet dapat digunakan? Apakah anak yang takut memiliki orang dewasa untuk ditemui? Apakah uang untuk pembelajaran sampai ke ruang kelas, bukan hanya selesai di dokumen?

Anak mungkin tidak perlu mengaudit neraca sekolah. Namun, mereka berhak mengetahui apakah keputusan orang dewasa membuat hidup mereka lebih aman. Orang tua pun tidak seharusnya dipaksa menerima istilah teknis tanpa kesempatan meminta penjelasan.

Anggaran tidak boleh menghapus kerja perawatan

Ava dan Pepper bertahan bukan karena sistem bekerja sempurna. Mereka bertahan karena ada orang-orang yang melihat, mendengar, dan bertindak: teman yang berbagi makanan, kakak yang mengajar, penjaga yang membantu membawa barang, serta orang dewasa yang menyediakan tempat singgah. Pertolongan itu tidak menggantikan kewajiban negara, tetapi memperlihatkan bahwa mutu layanan selalu memiliki wajah manusia.

BOSP diarahkan untuk menopang operasional dan mutu pendidikan. Karena itu, perencanaan sekolah tidak boleh hanya mengejar barang yang mudah difoto atau kegiatan yang mudah dilaporkan. Dana juga harus memperkuat kemampuan sekolah mengenali anak yang lapar, takut, terasing, tertinggal, atau tidak memiliki ruang aman untuk belajar.

Inilah hubungan ketiga dengan uraian tersebut. Seperti Ava dan Pepper yang menemukan perlindungan melalui relasi yang konkret, anak di sekolah membutuhkan guru yang punya waktu untuk mendengar, wali kelas yang tahu kapan harus memanggil bantuan, dan pengelola yang tidak menganggap persoalan emosional sebagai gangguan di luar anggaran. Sebagian kerja itu memang tidak selalu tampak sebagai belanja besar. Tetapi justru di situlah kualitas sekolah diuji.

Pengawasan juga harus berani menilai dampak, bukan hanya kelengkapan kuitansi. Jika dana afirmasi sudah disalurkan tetapi anak tetap menempuh perjalanan berbahaya, belajar di ruang yang tidak layak, atau tidak tahu kepada siapa harus mengadu, maka ada jarak antara kepatuhan dan perlindungan.

Sekolah harus mempertanggungjawabkan pengalaman anak

BOSP 2026 membawa peluang untuk memperbaiki ketimpangan. Skema afirmasi, perencanaan berbasis data, dan integrasi pelaporan dapat menjadi fondasi yang kuat. Tetapi fondasi itu tidak boleh berubah menjadi birokrasi yang sibuk membuktikan bahwa uang telah bergerak, sementara anak tetap tidak merasakan perubahan.

Sekolah harus menjawab dengan bahasa yang dapat dipahami dan bukti yang dapat dirasakan. Bukan hanya dana terserap, melainkan toilet berfungsi. Bukan hanya laporan terkirim, melainkan anak tahu tempat meminta bantuan. Bukan hanya sarana dibeli, melainkan ruang belajar menjadi lebih tenang, inklusif, dan manusiawi.

Pada akhirnya, anggaran pendidikan bukan sekadar urusan pembelanjaan. Ia adalah keputusan tentang anak mana yang dianggap penting, kebutuhan mana yang dipercaya, dan ruang hidup seperti apa yang ingin dibangun negara. Sekolah yang bertanggung jawab bukan sekolah yang paling cepat menghabiskan dana, melainkan sekolah yang dapat menunjukkan bahwa setiap rupiah membuat seorang anak sedikit lebih aman untuk belajar, bertanya, dan tumbuh.

Sumber

More posts