Di dunia anak, umur tidak pernah berdiri sendirian. Ia datang bersama rasa takut, kebutuhan untuk berteman, keinginan mencari jawaban, dan pengalaman yang sering tidak diketahui orang dewasa. Karena itu, angka usia tidak boleh dijadikan kunci tunggal untuk membuka atau menutup seluruh kehidupan digital anak.
Persoalan ini kembali terlihat setelah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut pada 5 Juli 2026 bahwa tiga dari lima anak memalsukan usia untuk mengakses media sosial. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Pemerintah menyebut verifikasi usia menjadi tanggung jawab platform, sementara perlindungan data pribadi tetap harus dijaga. (djkpm.komdigi.go.id)
Temuan tersebut penting, tetapi tidak boleh dibaca hanya sebagai bukti bahwa anak-anak suka berbohong. Ia juga dapat menjadi tanda bahwa sistem perlindungan yang dibangun orang dewasa belum berhasil menjawab pertanyaan dasar anak: mengapa saya dibatasi, siapa yang memeriksa saya, data apa yang dikumpulkan, dan apakah saya masih punya cara aman untuk berhubungan dengan dunia?
Ketika aturan tidak menjelaskan, anak mencari jalan sendiri
Dalam buku berjudul ‘Di Tanah Lada’, Ava mengenal kenyataan melalui kamus. Ia mencari arti kata “legal”, “hukum”, “cerai”, “hangat”, dan “hidup” karena istilah-istilah orang dewasa terus masuk ke dalam hidupnya sebelum ia benar-benar siap memahaminya. Kamus memberinya definisi, tetapi tidak selalu memberi jawaban atas pengalaman.
Di sinilah hubungan pertama dengan persoalan pemalsuan usia menjadi jelas. Anak yang mengisi tanggal lahir secara tidak benar memang dapat melanggar aturan platform. Namun, tindakan itu juga memperlihatkan kesenjangan antara aturan dan pemahaman. Jika larangan hanya hadir sebagai pintu tertutup, sementara alasan, risiko, dan pilihan aman tidak diterangkan dalam bahasa yang dapat dipahami anak, maka anak akan mencari celah seperti Ava mencari arti kata: dengan pengetahuan yang terbatas dan bantuan yang belum tentu tersedia.
Tanggung jawabnya tidak boleh dikembalikan kepada anak semata. Pemerintah dan perusahaan teknologi harus menjelaskan batas usia, alasan pembatasan, mekanisme banding, serta konsekuensi penggunaan data dengan bahasa yang sesuai perkembangan anak. Kejujuran tidak tumbuh dari ancaman. Ia tumbuh ketika anak percaya bahwa mengatakan yang sebenarnya tidak akan membuatnya kehilangan seluruh akses sosial, dipermalukan, atau diperlakukan sebagai masalah.
Usia bukan nama lengkap seorang anak
Kisah Ava dan Pepper juga memperlihatkan bahwa identitas anak tidak pernah sesederhana satu label. Nama dapat menjadi doa, beban, kebohongan, atau cara seseorang akhirnya merasa diakui. Pepper bahkan harus berhadapan dengan pertanyaan tentang siapa ayahnya, siapa ibunya, dan mengapa orang-orang dewasa menyembunyikan kebenaran tentang asal-usulnya.
Verifikasi usia membawa persoalan serupa. Sistem digital memang memerlukan cara untuk mencegah anak mengakses layanan yang berisiko. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 menetapkan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada sejumlah platform digital berisiko tinggi, dengan penerapan bertahap mulai 28 Maret 2026. (portal.komdigi.go.id) Namun, semakin ketat pemeriksaan, semakin besar pula pertanyaan tentang data yang diminta dan bagaimana data itu disimpan.
Anak tidak boleh dipaksa memilih antara privasi dan keselamatan. Pemeriksaan umur tidak seharusnya berubah menjadi pengumpulan identitas berlebihan, pemindaian wajah tanpa penjelasan, atau pembentukan profil perilaku yang terus melekat pada anak. Usia harus diverifikasi secukupnya, bukan dijadikan alasan untuk mengawasi seluruh hidup digitalnya.
UNICEF mengingatkan bahwa anak memiliki hak atas privasi, termasuk hak untuk mengetahui data apa yang disimpan perusahaan, meminta akses, melakukan koreksi, dan menghapus data tertentu. UNICEF juga menekankan pentingnya melibatkan anak dalam keputusan mengenai privasi digital mereka. (unicef.org) Perlindungan yang mengabaikan suara anak hanya akan mengulang pola yang dialami Pepper: orang dewasa menentukan hidupnya, sementara ia diberi penjelasan setelah semuanya terjadi.
Menutup pintu belum tentu membuat ruang menjadi aman
Hubungan ketiga tampak dalam pengalaman Ava dan Pepper di Rusun Nero. Ruang itu tidak aman hanya karena memiliki dinding. Ia penuh asap, kecoa, tikus, ketakutan, dan orang dewasa yang gagal menjalankan tanggung jawab. Ketika anak bergerak meninggalkan tempat itu, perjalanan mereka juga tidak otomatis menjadi selamat. Risiko dapat berpindah dari kamar ke jalan, dari rumah ke kendaraan, atau dari satu orang dewasa ke orang dewasa lain.
Ruang digital memiliki masalah yang serupa. Pembatasan usia dapat mengurangi akses ke sebagian platform, tetapi tidak otomatis menghilangkan kekerasan, eksploitasi, perundungan, atau desain yang mendorong kecanduan. Anak bisa memakai tanggal lahir palsu, akun pinjaman, perangkat bersama, atau berpindah ke layanan yang lebih sulit diawasi. UNICEF memperingatkan bahwa pembatasan usia semata dapat mendorong anak ke ruang yang kurang teregulasi dan justru lebih berbahaya. (unicef.org)
Karena itu, negara tidak boleh mengukur keberhasilan hanya dari jumlah akun anak yang ditutup. Ukuran yang lebih penting adalah apakah platform mengurangi paparan terhadap konten berbahaya, memperbaiki sistem pelaporan, menekan kontak dari pelaku, membatasi pengumpulan data, dan menyediakan pengalaman yang sesuai tahap perkembangan anak. Perusahaan teknologi tidak boleh menyerahkan seluruh beban kepada orang tua, sebab orang tua tidak merancang algoritma, tidak melihat seluruh pola rekomendasi, dan tidak mungkin mengawasi puluhan aplikasi sepanjang hari.
Kejujuran harus menjadi hasil dari perlindungan
Tiga dari lima anak yang memalsukan usia bukan alasan untuk menghukum seluruh anak sebagai pembohong. Angka itu seharusnya menjadi alarm bahwa sistem belum cukup dipercaya. Anak perlu dilindungi dari ruang digital yang berbahaya, tetapi mereka juga perlu diberi ruang untuk belajar, berkomunikasi, bermain, dan mencari pertolongan.
Dalam ‘Di Tanah Lada’, kebenaran tidak hadir karena orang dewasa selalu berkata jujur. Ia muncul setelah anak bertanya, mengingat, membandingkan, dan berani menyusun potongan pengalaman sendiri. Begitu pula dalam kebijakan digital: negara tidak cukup meminta anak mengisi umur dengan benar. Negara harus menciptakan alasan agar anak merasa aman ketika berkata benar.
Verifikasi usia harus menjadi salah satu alat perlindungan, bukan pengganti perlindungan. Jika platform ingin anak jujur, mereka harus terlebih dahulu jujur tentang data yang dikumpulkan, risiko yang dicegah, dan hak yang tetap dimiliki anak. Jika negara ingin anak selamat, negara harus memastikan keselamatan itu tidak bergantung pada kemampuan anak berbohong lebih rapi daripada sistem yang mengawasinya.
Anak tidak membutuhkan kunci sandi yang lebih rumit. Mereka membutuhkan ruang yang aman, aturan yang dapat dimengerti, dan orang dewasa yang bersedia memikul tanggung jawab perlindungan tanpa menjadikan kejujuran anak sebagai harga masuk.