Program makan untuk anak sering dipuji melalui angka: berapa porsi dimasak, berapa sekolah menerima, berapa banyak penerima manfaat tercatat. Namun, angka itu kehilangan makna ketika makanan yang tiba di hadapan anak justru membawa risiko kesehatan. Dalam program Makan Bergizi Gratis, pertanyaan paling penting bukan hanya apakah negara berhasil mengirimkan makanan, melainkan apakah negara mampu memastikan makanan itu aman.
Pada 1 September 2026, ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Sidoarjo, dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Jumlah korban berubah dalam beberapa hari: laporan awal menyebut 293 santri, lalu data pemerintah daerah mencatat 748 orang terdampak hingga 4 September. Pemeriksaan lanjutan pada 11 September menemukan satu sampel positif terkontaminasi bakteri, meski penyebab keseluruhan kejadian tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. (surabaya.bisnis.com)
Kasus itu bukan sekadar gangguan dalam rantai pengiriman makanan. Ia adalah ujian terhadap cara negara memahami hak anak.
Makanan bukan angka distribusi, melainkan janji perlindungan
Dalam kisah Ava dan Pepper, makanan hadir sebagai kebutuhan yang sangat konkret. Ada makanan ringan di dalam tas, sarapan yang ditunggu, gorengan yang dibagi, dan percakapan tentang ayam, telur, atau rendang. Bagi anak, makanan bukan istilah kebijakan. Ia adalah pengalaman tubuh: lapar, kenyang, hangat, sakit, atau takut.
Karena itu, makanan yang diberikan negara tidak bisa dinilai hanya berdasarkan niat baik program. Ketika KPAI pada 16 September 2026 mendesak evaluasi menyeluruh terhadap MBG, lembaga itu menegaskan bahwa keberhasilan program tidak boleh diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan. Makanan harus aman, bergizi, layak dikonsumsi, dan tidak membahayakan kesehatan anak. (idntimes.com)
Di sinilah hubungan pertama dengan kisah Ava dan Pepper menjadi jelas. Orang dewasa dapat menyebut makanan sebagai bantuan, tetapi anak menanggung akibatnya secara langsung melalui tubuh. Jika makanan menyebabkan muntah, diare, rawat inap, ketidakhadiran di sekolah, atau trauma, maka program tersebut tidak dapat berlindung di balik jumlah porsi yang telah dibagikan.
Negara tidak sedang mengirim barang biasa. Negara sedang memasuki ruang paling dasar dalam kehidupan anak: tubuhnya.
Anak bergantung, tetapi tidak boleh menjadi pihak yang paling lemah
Anak-anak penerima MBG berada dalam posisi yang tidak seimbang. Mereka bukan pihak yang menentukan dapur mana yang beroperasi, bagaimana bahan baku disimpan, berapa lama makanan menunggu, atau sejauh apa makanan diangkut. Mereka juga tidak selalu memiliki kebebasan untuk menolak makanan yang disediakan sekolah atau pesantren, terutama ketika program itu dibingkai sebagai kewajiban bersama dan simbol perhatian negara.
Ava dan Pepper hidup dalam dunia yang keputusan-keputusan pentingnya dibuat orang dewasa. Mereka harus mengikuti perpindahan rumah, menunggu penjelasan, dan mempercayai orang yang kadang justru gagal melindungi. Ketergantungan itu membuat kelalaian orang dewasa menjadi lebih berat. Anak tidak memiliki pilihan yang setara untuk mencari dapur lain, membeli makanan pengganti, atau menuntut audit sebelum makan.
Temuan Ombudsman di Bandung Barat pada September memperkuat persoalan tersebut. Pengawasan, menurut lembaga itu, harus dilakukan sejak pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi—bukan baru setelah makanan tiba di sekolah. Ombudsman juga mendorong sanksi terhadap penyelenggara yang bermasalah dan menegaskan bahwa keberhasilan MBG harus mencakup keamanan, kelayakan konsumsi, higiene, sanitasi, serta tata kelola pelayanan publik. (ombudsman.go.id)
Artinya, bahaya tidak dimulai saat seorang anak muntah. Bahaya mungkin sudah dimulai jauh sebelumnya: ketika dapur belum memenuhi standar, ketika kapasitas produksi dipaksakan, ketika waktu tempuh diabaikan, atau ketika pengawasan diserahkan kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap kelanjutan program.
Dapur ditutup bukan berarti tanggung jawab selesai
Setelah kasus Sidoarjo, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terkait ditangguhkan untuk investigasi. Langkah darurat itu penting, tetapi tidak cukup. Menutup dapur dapat menghentikan sementara sumber risiko. Ia belum menjawab siapa yang lalai, mengapa standar dapat dilanggar, bagaimana korban dipantau, dan siapa yang menanggung biaya pemulihan.
Pada 4 September 2026, Wakil Menteri Agama menyatakan pelaksanaan MBG di pesantren tidak serta-merta dihentikan karena program tersebut tetap dibutuhkan. Pernyataan itu memperlihatkan ketegangan yang harus dijawab secara jujur: negara memang perlu memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi keberlanjutan program tidak boleh dijadikan alasan untuk mengecilkan dugaan kerugian yang sudah terjadi. (kabar24.bisnis.com)
Dalam kisah Ava, keselamatan tidak selesai ketika ia berhasil keluar dari Rusun Nero. Ia masih membutuhkan tempat tidur, sekolah, orang dewasa yang dapat dipercaya, penjelasan, dan kepastian bahwa ia tidak akan dikembalikan ke bahaya. Pelajaran yang sama berlaku bagi korban dugaan keracunan MBG. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka mungkin masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan, dukungan psikologis, pemantauan kesehatan, bantuan keluarga, dan kesempatan belajar yang tidak terganggu.
KPAI telah mendorong mekanisme pemulihan yang mencakup layanan kesehatan, rehabilitasi, pendampingan psikososial, pemantauan jangka panjang, keberlanjutan pendidikan, dukungan keluarga, serta pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana. (idntimes.com) Itu harus menjadi standar minimum, bukan daftar tambahan yang hanya dibicarakan setelah perhatian publik mereda.
Keberhasilan harus diukur dari keselamatan anak
Kasus-kasus berulang membuat persoalan ini tidak lagi layak disebut kecelakaan tunggal. Pada 21 September 2026, laporan publik menyebut Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 53.000 orang terdampak dalam ratusan kejadian yang tersebar di 36 provinsi. Angka tersebut masih membutuhkan pembacaan hati-hati berdasarkan definisi kasus dan proses verifikasi, tetapi skalanya cukup untuk menunjukkan bahwa perbaikan tidak dapat berhenti pada permintaan maaf atau pemeriksaan dapur secara sporadis. (idntimes.com)
Negara perlu membuka data tentang kelayakan dapur, kapasitas produksi, rantai pasok, hasil pemeriksaan, waktu distribusi, dan tindak lanjut setiap kejadian. Pengawasan juga harus cukup independen untuk memeriksa potensi konflik kepentingan. Jika pihak yang mengelola program sekaligus terlalu dekat dengan pihak yang mengawasi, anak kembali menjadi pihak yang paling sulit didengar.
Dalam dunia Ava dan Pepper, orang dewasa sering berkata bahwa mereka sedang berusaha melakukan yang terbaik. Namun, niat tidak menghapus akibat. Anak membutuhkan makanan yang aman, bukan sekadar makanan yang telah dikirim. Ia membutuhkan negara yang mampu mengakui kesalahan, menjelaskan kebenaran, memulihkan kerugian, dan mencegah kejadian serupa berulang.
Makanan gratis tidak pernah benar-benar gratis jika risikonya dibayar dengan tubuh anak. Ukuran keberhasilan MBG bukanlah seberapa cepat porsi berpindah dari dapur ke sekolah, melainkan apakah setiap anak menerimanya tanpa harus mempertaruhkan kesehatan, pendidikan, dan rasa amannya.