Abu vulkanik tidak hanya menutup halaman sekolah. Ia menguji apakah negara memahami sekolah sebagai rangkaian layanan yang lebih luas daripada ruang kelas.
Pada 6 September 2026, pemerintah daerah dan kementerian pendidikan menyiapkan atau menerapkan pembelajaran jarak jauh di sejumlah wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. PJJ mulai diberlakukan di beberapa daerah pada Senin, 7 September, dengan durasi yang disesuaikan menurut kondisi setempat. Pemerintah menempatkan keselamatan murid, guru, dan tenaga kependidikan sebagai alasan utama. (bpmpkepri.kemendikdasmen.go.id)
Keputusan itu masuk akal. Anak tidak seharusnya dipaksa datang ke sekolah ketika udara tidak aman. Namun, belajar dari rumah bukan berarti seluruh tanggung jawab negara boleh ikut dipulangkan kepada keluarga.
Rumah bukan pengganti sekolah secara otomatis
Dalam buku berjudul ‘Di Tanah Lada’, perpindahan tidak pernah sesederhana berpindah alamat. Ava dan Pepper meninggalkan ruang yang penuh ketakutan, tetapi tempat baru tidak langsung menjadi rumah yang aman. Mereka tetap membutuhkan orang dewasa yang menjelaskan keadaan, menyediakan makanan, memberi tempat tidur, menjawab telepon, dan memastikan perjalanan tidak berubah menjadi bahaya baru.
Itulah ukuran yang perlu dipakai untuk membaca PJJ akibat abu vulkanik. Sekolah memang dapat dipindahkan ke rumah sebagai langkah perlindungan. Akan tetapi, rumah tidak selalu memiliki perangkat belajar, koneksi internet, ruang tenang, orang dewasa yang dapat mendampingi, atau kondisi kesehatan yang memungkinkan anak mengikuti pelajaran. Pada keluarga yang sedang menghadapi debu, penghasilan yang terganggu, sakit, atau kepadatan hunian, PJJ dapat berubah menjadi pemindahan beban.
Pemerintah Kabupaten Bogor, misalnya, memberlakukan PJJ untuk jenjang PAUD hingga SMP pada 7–8 September 2026 dan menyebut perlunya koordinasi dengan layanan gizi terkait penyesuaian distribusi makanan. (bakesbangpol.bogorkab.go.id) Ini menunjukkan bahwa keputusan menutup sekolah sebenarnya langsung menyentuh urusan di luar pelajaran: makanan, kesehatan, komunikasi, dan pengawasan.
Jika semua itu tidak disiapkan, anak hanya dipindahkan dari satu risiko ke risiko lain.
Ketika makan siang ikut berhenti
Hubungan paling jelas terlihat pada penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis. Badan Gizi Nasional menyatakan operasional MBG bagi penerima manfaat di satuan pendidikan dihentikan sementara selama pembelajaran tatap muka ditiadakan di wilayah terdampak erupsi. Penyesuaian itu mengikuti kebijakan PJJ yang mulai berjalan pada 7 September 2026. (bgn.go.id)
Secara administratif, keputusan itu mudah dipahami: makanan yang biasanya dibagikan di sekolah tidak dapat begitu saja dikirim ke tempat yang sama ketika murid tidak hadir. Namun, dari sudut pandang anak, kebutuhan makan tidak ikut berhenti ketika bel sekolah tidak berbunyi.
Di dalam kisah Ava, makanan ringan, roti, cokelat, dan nasi bukan sekadar benda pengisi perut. Makanan menandai apakah ada orang yang mengingat bahwa seorang anak perlu dirawat. Karena itu, penghentian distribusi di sekolah harus disertai jawaban yang konkret: apakah makanan diganti melalui titik layanan lain, dibagikan kepada keluarga, diantar ke rumah, atau disalurkan melalui posko dan layanan sosial?
Tanpa jawaban tersebut, kebijakan yang semula dimaksudkan melindungi anak dari abu dapat menciptakan kesenjangan baru. Anak dari keluarga yang mampu membeli makanan akan tetap makan. Anak dari keluarga yang bergantung pada makanan sekolah mungkin justru kehilangan salah satu penyangga terpentingnya.
Anak tidak boleh menerima keputusan sebagai kabar gelap
Salah satu kekuatan buku ini terletak pada cara Ava memahami dunia melalui kata-kata. Ia mencari arti “legal”, “hukum”, “cerai”, “kebenaran”, dan banyak istilah lain karena bahasa orang dewasa sering datang tanpa penjelasan. Ketika informasi tidak dapat dipahami, anak harus menyusun sendiri hubungan antara ucapan, tindakan, dan akibatnya.
Keadaan darurat memperbesar persoalan itu. PJJ tidak cukup diumumkan sebagai perubahan jadwal. Anak perlu tahu mengapa ia tidak boleh masuk sekolah, berapa lama kegiatan berlangsung, bagaimana cara mengakses pelajaran, kepada siapa ia mengadu bila tidak memiliki perangkat, serta kapan ia dapat kembali ke sekolah. Orang tua juga membutuhkan informasi yang tidak berubah-ubah dan disampaikan melalui saluran yang dapat mereka akses.
Layanan pendidikan pascaerupsi menekankan pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat keamanan wilayah, mempertahankan hak pendidikan, serta membangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. (bpmpbanten.kemendikdasmen.go.id) Prinsip itu penting, tetapi harus diterjemahkan menjadi tindakan yang terlihat oleh anak: guru yang menghubungi murid yang tidak hadir, sekolah yang mendata kebutuhan perangkat, dan petugas yang mengetahui anak mana yang tidak memperoleh makanan atau tidak mampu mengikuti kelas.
Negara harus tetap hadir di dalam rumah
PJJ seharusnya menjadi jembatan sementara, bukan cara untuk menghapus tanggung jawab publik. Sekolah tetap perlu memantau kehadiran dan kondisi murid. Dinas pendidikan perlu berkoordinasi dengan layanan kesehatan, perlindungan anak, dan penyedia makanan. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme bagi anak yang tidak memiliki internet, tidak tinggal bersama orang tua, atau berada dalam rumah yang tidak aman.
Pengalaman sejumlah lembaga pendidikan menunjukkan bahwa PJJ memang dapat dijalankan melalui platform yang sudah digunakan sekolah, tetapi keberlanjutan belajar tetap bergantung pada kondisi rumah dan kemampuan pendampingan. (vokasi.kemendikdasmen.go.id) Karena itu, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada berapa banyak kelas yang tersambung secara daring.
Pertanyaan yang lebih penting ialah: siapa yang memastikan anak tetap makan, tetap terlindungi dari paparan abu, tetap memahami keadaan, dan tetap memiliki orang dewasa yang dapat dihubungi?
Dalam ‘Di Tanah Lada’, keselamatan Ava dan Pepper tidak lahir dari satu keputusan besar. Ia dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang berulang: seseorang mengangkat telepon, menyediakan makanan, menggenggam tangan, memberi penjelasan, atau bersedia menempuh perjalanan lebih jauh. Begitu pula dalam bencana. Negara tidak cukup memindahkan jadwal belajar. Negara harus memindahkan seluruh jaring pengaman yang membuat sekolah berarti.
Sebab ketika sekolah dipindahkan ke rumah, negara tidak boleh ikut pulang.
Sumber
- bgn.go.id: Erupsi Anak Krakatau Bgn Sesuaikan Sementara Operasional Mbg Di Wilayah Terdampak
- bpmpkepri.kemendikdasmen.go.id: Sekolah Terdampak Erupsi Anak Krakatau Bisa Pjj Keselamatan Murid Jadi Prioritas
- lampung.kemenag.go.id: Antisipasi Dampak Abu Vulkanik Pjj Mtsn 3 Lampung Selatan Diperpanjang
- lampung.kemenag.go.id: Mitigasi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau Man 2 Bandar Lampung Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh
- Buku Di Tanah Lada — Gramedia