Anak yang sedang gawat tidak hidup di dalam tabel. Ia tidak menunggu desil diperbarui, kepesertaan aktif, kamar tersedia, atau surat rujukan selesai. Tubuhnya hanya mengenal demam yang memburuk, napas yang melemah, rasa sakit, dan waktu yang terus berkurang.
Kematian Mohammad Gazal Al Farizki, balita tiga tahun asal Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, pada Selasa, 22 September 2026, memperlihatkan benturan itu secara telanjang. Keluarganya disebut mengalami kesulitan biaya, sempat mengurus BPJS, meminjam uang untuk pemeriksaan, lalu membawa Gazal ke RSUD Mohammad Noer melalui program Biakes Maskin. Ketika dokter merekomendasikan rujukan ke Surabaya untuk pemeriksaan CT scan otak, kepastian keberangkatan tidak kunjung datang. Gazal akhirnya meninggal setelah lima hari dirawat di ruang ICU. (detik.com)
Peristiwa ini tidak boleh disederhanakan menjadi kisah keluarga miskin yang terlambat mencari pertolongan. Di baliknya terdapat pertanyaan yang lebih keras: mengapa seorang anak harus menunggu keluarganya membuktikan kemiskinan sebelum sistem bergerak, padahal kondisi kritis semestinya sudah cukup untuk memerintahkan pertolongan?
Ava dan anak yang terjebak di antara status
Dalam buku berjudul ‘Di Tanah Lada’, Ava tidak memahami dunia melalui bahasa kebijakan yang rapi. Ia mengenali kenyataan dari akibat yang menimpa dirinya. Ketika keluarganya pindah ke Rusun Nero, ia tidak diberi penjelasan yang utuh. Ia hanya melihat koper, kamar yang buruk, pertengkaran, judi, uang yang menghilang, dan orang dewasa yang terus mengambil keputusan tanpa memastikan ia mengerti.
Di situlah hubungan pertama dengan tragedi Pamekasan menjadi jelas. Ava dan Gazal sama-sama ditempatkan di ujung keputusan ekonomi orang dewasa. Ava menanggung akibat dari uang yang dihamburkan, rumah yang dijual, dan pengasuhan yang runtuh. Gazal menanggung akibat dari keluarga yang tidak segera mampu membayar pemeriksaan dan perawatan. Keduanya bukan pembuat keputusan, tetapi tubuh merekalah yang menerima konsekuensinya.
Perbedaannya, Ava masih dapat bertanya. Ia membawa kamus, menguji ucapan, lalu mencari arti dari kata-kata yang mengatur hidupnya. Gazal tidak memiliki waktu untuk menunggu sistem menerjemahkan status keluarga menjadi layanan. Dalam kondisi gawat, keterlambatan administrasi bukan sekadar ketidaknyamanan. Ia dapat berubah menjadi risiko kematian.
Ketika bahasa administratif lebih cepat daripada pertolongan
Kasus ini juga menunjukkan hubungan kedua: jarak antara bahasa birokrasi dan pengalaman anak. Di dalam cerita Ava, kata-kata seperti “legal”, “hukum”, “judi”, “cerai”, dan “uang” tidak pernah netral. Ia mencari arti karena tindakan orang dewasa selalu menghasilkan akibat yang tidak sesuai dengan penjelasan mereka. Orang dewasa menyebut sesuatu sebagai keputusan, sementara Ava merasakan ketakutan. Mereka menyebut rumah sebagai tempat tinggal, sementara yang ia temukan adalah ruang gelap, pintu terkunci, dan ancaman.
Dalam kasus Gazal, istilah yang muncul berbeda: BPJS, Biakes Maskin, rujukan, ICU, CT scan, dan ketersediaan kamar. Semua istilah itu penting, tetapi tidak otomatis berarti akses. Keluarga Gazal dilaporkan sempat mengurus BPJS karena berharap mendapat pelayanan gratis, namun prosesnya memerlukan waktu ketika anak sudah sakit. Mereka juga disebut harus meminjam sekitar Rp550 ribu untuk pemeriksaan laboratorium, sementara biaya kamar puskesmas mencapai Rp300 ribu per hari di luar obat. (detik.com)
Masalahnya bukan semata-mata bahwa keluarga tidak mengetahui prosedur. Masalahnya adalah prosedur tersebut tampak menuntut keluarga bertindak sebagai petugas administrasi ketika mereka seharusnya mendampingi anak yang sakit. Mereka harus mencari uang, mengurus kepesertaan, memilih rumah sakit, menunggu kamar, dan memahami jalur rujukan dalam waktu yang sama. Negara hadir sebagai rangkaian istilah, tetapi belum tentu sebagai satu pintu pertolongan.
Janji pembayaran belakangan tidak boleh lahir setelah kematian
Setelah kasus itu menjadi perhatian, Bupati Pamekasan Kholilurrahman meminta fasilitas kesehatan tidak membedakan pasien umum dan peserta BPJS ketika pasien berada dalam kondisi kritis. Ia juga menyatakan warga tidak perlu mencari pinjaman terlebih dahulu dan pemerintah akan membantu bila pasien tidak mampu membayar. (pamekasankab.go.id)
Pernyataan tersebut penting, tetapi sekaligus memperlihatkan hubungan ketiga dengan buku ini: keselamatan anak bergantung pada rantai tanggung jawab yang harus bekerja sebelum keadaan menjadi tragedi. Dalam ‘Di Tanah Lada’, Ava beberapa kali tertolong bukan karena sistem yang sudah siap, melainkan karena ada orang yang kebetulan melihat, mendengar, membuka pintu, memberi makan, atau menggenggam tangannya. Kebaikan personal menyelamatkan satu malam, tetapi tidak boleh menjadi pengganti sistem.
Begitu pula dalam kasus Gazal. Instruksi pembayaran belakangan dapat menyelamatkan pasien berikutnya, tetapi tidak menghapus pertanyaan tentang mengapa keluarga harus menunggu, mengapa rujukan tidak segera terlaksana, dan siapa yang memegang tanggung jawab ketika anak berada di ICU tanpa kepastian keberangkatan. Pemerintah daerah sendiri menyatakan tidak ingin peristiwa serupa terulang. (pamekasankab.go.id)
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada jumlah keluarga yang masuk desil tertentu atau banyaknya kartu jaminan yang aktif. Ukurannya harus lebih konkret: apakah anak kritis langsung ditangani, apakah biaya dibicarakan setelah pertolongan awal, apakah rujukan memiliki batas waktu yang jelas, dan apakah ada petugas yang wajib memastikan perjalanan pasien sampai selesai.
Anak tidak boleh menunggu negara selesai menghitung
Bahaya terbesar dari klasifikasi sosial adalah ketika angka berubah menjadi nasib. Keluarga yang berada di luar kategori penerima bantuan bisa dianggap tidak cukup miskin untuk ditolong, sementara keluarga yang masuk kategori tetap dapat tersesat di antara prosedur. Padahal, kegawatan medis tidak mengenal batas administratif.
Pelajaran utama dari kisah Ava bukan hanya bahwa anak perlu didengar. Lebih jauh, anak harus dipandang sebagai manusia yang waktunya bernilai. Ketika rumah, uang, layanan, dan keputusan orang dewasa gagal bekerja, anak tidak boleh dipaksa menunggu sampai semua dokumen cocok satu sama lain.
Desil boleh membantu negara menyusun prioritas. Data boleh menjadi dasar anggaran. Namun, dalam keadaan darurat, data harus mengikuti kebutuhan anak—bukan anak yang menunggu data mengakui bahwa ia pantas diselamatkan.
Sumber
- pamekasankab.go.id: Bupati Pamekasan Instruksikan Puskesmas Hingga Rumah Sakit Segera Tangani Pasien Kritis
- detik.com: Fakta Fakta Balita Di Pamekasan Meninggal Karena Tak Punya Biaya Ct Scan
- internationly.com: Story Of A Toddler In Pamekasan Before Passing Away Family Cites Financial Barriers
- maduranet.com: Bupati Kholilurrahman Tegaskan Warga Sakit Kritis Langsung Ke Rs Pembayaran Belakangan
- Buku Di Tanah Lada — Gramedia