Ketika Negara Mengatur Nama Anak, Doa Jangan Berubah Menjadi Label

Written by

in

Nama anak tidak pernah sesederhana barisan huruf pada kartu keluarga. Di dalamnya ada harapan orang tua, jejak keluarga, bahasa, kelas sosial, agama, bahkan luka yang mungkin baru dipahami anak bertahun-tahun kemudian. Karena itu, ketika negara mengatur bagaimana nama harus ditulis, pertanyaan yang penting bukan hanya apakah aturan tersebut memudahkan pelayanan, melainkan juga apakah anak tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki cerita.

Dalam buku berjudul ‘Di Tanah Lada’, persoalan itu muncul melalui percakapan Ava dan Pepper yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mengguncang cara orang dewasa memahami identitas. Mereka membicarakan nama, panggilan, asal-usul, dan arti kata dengan kesungguhan yang tidak selalu dimiliki orang dewasa di sekitar mereka. Bagi keduanya, nama bukan label yang selesai ketika dicetak. Nama adalah cara untuk diakui, disayangi, dan diberi kemungkinan hidup yang lebih baik.

Nama yang rapi tidak selalu berarti hidup yang diakui

Pada 21 Juli 2026, detikSumut mengulas kembali ketentuan pencatatan nama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022. Nama yang dicatat dalam dokumen kependudukan harus menggunakan huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, terdiri atas sedikitnya dua kata, dan tidak lebih dari 60 huruf termasuk spasi. Aturan itu juga melarang penggunaan angka, tanda baca tertentu, serta pencantuman gelar dalam akta pencatatan sipil. (detik.com)

Secara administratif, alasan tersebut dapat dipahami. Negara membutuhkan identitas yang konsisten agar seorang anak tidak kesulitan mendaftar sekolah, memperoleh layanan kesehatan, menerima perlindungan sosial, atau mengakses dokumen lain pada masa depan. Akta kelahiran bahkan disebut sebagai dasar bagi berbagai layanan publik dan perlindungan hukum anak. (dukcapil.kaimanakab.go.id)

Namun, keteraturan administratif tidak boleh disamakan dengan pengakuan yang utuh. Seorang anak bisa memiliki nama yang terbaca jelas, dua kata, dan tercatat lengkap, tetapi tetap tidak dianggap dalam keputusan yang menentukan hidupnya. Itulah yang dialami Ava dan Pepper. Orang dewasa memberi mereka tempat tinggal, memindahkan mereka, menyembunyikan kebenaran, atau memutuskan masa depan mereka tanpa selalu menjelaskan apa yang sedang terjadi.

Dengan demikian, berita mengenai standar penamaan menjadi relevan bukan karena kisah dalam buku itu membahas aturan tersebut secara langsung, melainkan karena keduanya menguji pertanyaan yang sama: untuk siapa identitas dibuat? Jika pencatatan hanya memudahkan negara membaca seorang anak, tetapi tidak membantu anak memahami dan mempertahankan dirinya, maka identitas telah berhenti menjadi perlindungan.

Ketika nama menjadi doa, negara harus berhati-hati menjadi penafsir

Ava dan Pepper tidak memperlakukan nama sebagai bunyi kosong. Mereka mencari arti, membandingkan bahasa, dan mencoba memahami mengapa sebuah nama dapat membuat seseorang merasa dihargai atau direndahkan. Ketika Ava memilih nama baru bagi Pepper, ia tidak sedang bermain-main dengan kosakata. Ia sedang berusaha memberikan sesuatu yang tidak cukup diberikan orang dewasa: keyakinan bahwa Pepper layak memiliki masa depan yang bahagia.

Di titik ini, aturan tentang nama yang “tidak bermakna negatif” memiliki hubungan yang tajam dengan pengalaman Ava. Dalam kisah tersebut, nama dapat dipakai sebagai doa, tetapi juga sebagai alat penghinaan. Nama yang diberikan orang dewasa tidak selalu lahir dari kasih sayang. Ia bisa menjadi cap, ejekan, atau cara untuk mengukuhkan kuasa atas anak. Karena itu, larangan terhadap nama yang merendahkan patut dibaca sebagai perlindungan martabat, bukan sekadar urusan teknis pelayanan.

Masalahnya, siapa yang menentukan sebuah nama bermakna negatif atau multitafsir? Bahasa tidak pernah sepenuhnya netral. Nama yang terdengar aneh bagi petugas mungkin menyimpan sejarah keluarga, bahasa daerah, atau keyakinan tertentu. Nama yang dianggap sulit dibaca oleh sistem mungkin justru merupakan bagian penting dari identitas budaya. Negara boleh membuat standar agar dokumen dapat digunakan secara konsisten, tetapi standar itu harus diterapkan dengan pengetahuan, keluwesan, dan mekanisme keberatan yang jelas.

Dalam ‘Di Tanah Lada’, anak-anak belajar bahwa orang dewasa sering menguasai arti kata, tetapi tidak selalu memahami akibatnya. Negara tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ia tidak cukup memastikan sebuah nama sesuai kolom. Ia juga harus memastikan bahwa proses pencatatan tidak mempermalukan keluarga, menghapus tradisi, atau memaksa anak menerima identitas yang tidak pernah ia pahami.

Akta kelahiran penting, tetapi anak bukan sekadar nomor

Pentingnya dokumen identitas tidak boleh diperdebatkan secara romantis. Anak tanpa akta kelahiran dapat menghadapi hambatan dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan layanan sosial. Sejumlah instansi kependudukan menegaskan bahwa akta kelahiran merupakan bukti identitas resmi sejak lahir dan menjadi dasar bagi berbagai layanan publik. (dukcapil.kaimanakab.go.id)

Justru karena dokumen itu penting, negara harus menjaganya dari kesalahan yang dapat membebani anak sepanjang hidup. Dalam kisah Ava dan Pepper, nama dan asal-usul mereka berkaitan dengan keluarga yang retak, orang dewasa yang menyembunyikan kebenaran, serta keputusan pengasuhan yang berubah-ubah. Dalam keadaan semacam itu, pencatatan bukan pekerjaan sederhana. Petugas perlu melihat apakah anak memiliki wali yang sah, apakah data yang diberikan orang dewasa dapat dipercaya, dan apakah koreksi nama dapat dilakukan tanpa membuat anak kembali berhadapan dengan prosedur yang menakutkan.

Aturan membedakan perubahan nama yang memerlukan penetapan pengadilan dan pembetulan akibat kesalahan penulisan yang dapat dilakukan dengan dokumen autentik. Pembedaan ini penting, tetapi akses terhadap prosesnya juga harus diperhatikan. Anak dari keluarga miskin, keluarga yang berpindah-pindah, atau anak yang hidup tanpa pengasuhan stabil tidak boleh kehilangan kesempatan memperbaiki identitas hanya karena orang dewasa di sekitarnya tidak mampu mengurus prosedur. (detik.com)

Jangan biarkan negara mengambil alih seluruh arti sebuah nama

Negara membutuhkan nama yang dapat dibaca. Anak membutuhkan nama yang dapat ia hidupi. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Yang perlu ditolak adalah anggapan bahwa nama selesai ketika masuk ke dalam sistem administrasi.

Pelajaran paling kuat dari Ava dan Pepper adalah bahwa identitas tidak hanya diberikan dari atas. Anak juga membentuk, menafsirkan, dan memilih makna dirinya. Karena itu, pencatatan nama harus menjadi pintu perlindungan, bukan akhir dari percakapan. Petugas perlu menjelaskan aturan kepada orang tua dengan bahasa yang mudah dipahami, menghormati nama dari berbagai latar budaya, serta menyediakan jalan koreksi yang tidak memberatkan anak.

Nama memang dapat menjadi doa. Tetapi doa itu tidak boleh berhenti sebagai tulisan yang rapi dalam dokumen negara. Ia harus diterjemahkan menjadi hak untuk dikenal, didengar, dilindungi, dan diberi kesempatan tumbuh tanpa terus-menerus dipaksa hidup di bawah arti yang ditentukan orang dewasa.

Sumber