Sekolah Rakyat Jangan Mengubah Kemiskinan Menjadi Identitas Anak

Written by

in

Sekolah Rakyat Jangan Mengubah Kemiskinan Menjadi Identitas Anak

Negara Harus Membuka Jalan, Bukan Menetapkan Siapa Anak Itu

Sekolah Rakyat lahir dari persoalan yang nyata: banyak anak dari keluarga miskin tidak hanya berhadapan dengan biaya sekolah, tetapi juga dengan kekurangan gizi, tempat tinggal yang tidak layak, ongkos perjalanan, dan keluarga yang tidak selalu mampu menyediakan pengasuhan. Pemerintah menyebut program ini sebagai sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Hingga April 2026, program tersebut dilaporkan menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi di 36 provinsi. (kemendikdasmen.go.id)

Skala itu menunjukkan ambisi besar. Namun, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada jumlah lokasi, siswa, atau fasilitas yang dibangun. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah anak datang ke sana sebagai manusia yang memiliki masa depan, atau sebagai wakil dari kategori kemiskinan yang sudah ditentukan negara?

Pertanyaan ini penting ketika pemerintah menargetkan anak berdasarkan data sosial-ekonomi, termasuk kelompok desil 1 dan 2. Penentuan berbasis data dapat membantu negara menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Kepala Staf Kepresidenan, misalnya, menjelaskan bahwa lokasi Sekolah Rakyat dipilih dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan potensi anak putus sekolah. (antaranews.com) Namun, data yang berguna untuk menemukan anak tidak boleh berubah menjadi label yang membatasi cara negara melihatnya.

Dalam ‘Di Tanah Lada’, Ava berulang kali berusaha memahami dunia melalui kata-kata. Ia mencari arti “judi”, “legal”, “hukum”, “kaya”, dan “mendadak” karena penjelasan orang dewasa tidak selalu sejalan dengan apa yang terjadi di depan matanya. Kalimat sederhananya—“Aku tidak begitu paham apa yang terjadi”—bukan tanda bahwa ia tidak mampu memahami kehidupan. Sebaliknya, kalimat itu menunjukkan kegagalan orang dewasa menjelaskan keputusan yang mengubah hidupnya.

Sekolah Rakyat harus belajar dari kegagalan semacam itu. Seorang anak tidak boleh dipanggil miskin hanya karena sistem membutuhkannya untuk masuk ke dalam kategori penerima manfaat. Ia berhak dikenal melalui kemampuan, minat, rasa takut, hubungan keluarga, dan keinginannya sendiri. Kemiskinan adalah kondisi sosial yang harus diatasi, bukan kepribadian anak.

Asrama Dapat Menjadi Perlindungan, tetapi Juga Bisa Menjadi Pemisahan

Sekolah Rakyat menawarkan sesuatu yang sangat penting bagi keluarga rentan: pendidikan, makanan, tempat tinggal, pemeriksaan kesehatan, dan pembinaan dalam satu lingkungan. Pemerintah juga menggambarkan pengasuhan 24 jam di asrama sebagai cara untuk memastikan anak memperoleh gizi dan layanan yang layak. (samarindakota.go.id) Bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, tawaran ini bisa menjadi jalan keluar yang nyata.

Akan tetapi, asrama bukan ruang yang otomatis aman hanya karena dibiayai negara. Ia adalah ruang dengan aturan, hierarki, jadwal, pengasuh, guru, dan mekanisme disiplin. Anak yang masuk ke dalamnya membawa pengalaman dari rumah, kampung, sekolah lama, dan hubungan keluarga. Semua itu tidak hilang ketika ia mengenakan seragam baru.

Ava dan Pepper memahami perpindahan sebagai sesuatu yang ambivalen. Tempat baru mungkin menjauhkan mereka dari bahaya, tetapi juga dapat menghadirkan kesepian, kebingungan, dan ketergantungan baru. Rusun Nero bukan sekadar bangunan buruk. Ia menjadi ruang ketika anak tidak tahu siapa yang akan membuka pintu, siapa yang dapat dicari, dan kepada siapa ia boleh meminta pertolongan. Karena itu, jika Sekolah Rakyat mengambil anak dari lingkungan asalnya, negara wajib memastikan bahwa perpindahan tersebut tidak menghapus hubungan sosial dan suara anak.

Sekolah berasrama juga harus menjawab pertanyaan yang sering tidak terlihat dalam peresmian: bagaimana anak mengadu jika mengalami kekerasan? Siapa yang memeriksa kerja pengasuh? Apakah anak boleh menolak perlakuan tertentu? Bagaimana hubungan dengan orang tua dipertahankan? Dan apakah anak dapat pindah ketika program itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhannya?

Pemerintah sendiri telah menyiapkan sistem perlindungan anak dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan menegaskan pentingnya mencegah perundungan serta kekerasan di lingkungan asrama. (sekolahrakyat.kemensos.go.id) Pernyataan itu harus diterjemahkan menjadi mekanisme yang dapat dipahami anak, bukan hanya dokumen administratif yang tersimpan di kantor.

Gizi dan Tempat Tidur Tidak Boleh Menggantikan Hak untuk Didengar

Salah satu kekuatan Sekolah Rakyat adalah keberaniannya melihat kemiskinan sebagai persoalan yang saling berhubungan. Anak tidak hanya membutuhkan ruang kelas. Ia membutuhkan makanan, pemeriksaan kesehatan, tempat tidur, perlengkapan sekolah, dan transportasi yang tidak menghabiskan penghasilan keluarga. Dalam kerangka ini, asrama dapat mengurangi beban rumah tangga yang selama ini membuat anak sulit bertahan di sekolah.

Namun, pemenuhan kebutuhan dasar tidak otomatis menghasilkan pendidikan yang manusiawi. Anak bisa makan tiga kali sehari dan tetap merasa tidak aman. Ia bisa tidur di kasur yang layak, tetapi tidak memiliki orang dewasa yang mau mendengarkan. Ia dapat memperoleh seragam dan buku, tetapi tetap dipandang sebagai anak miskin yang harus diselamatkan, diperbaiki, dan diarahkan.

Di sinilah pengalaman Ava memberi ukuran yang lebih tajam. Ia bukan hanya membutuhkan makanan atau tempat tinggal. Ia membutuhkan penjelasan yang masuk akal, orang dewasa yang konsisten, dan kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Pepper juga menunjukkan bahwa perlindungan tidak lahir dari niat baik semata. Ia membutuhkan relasi yang dapat dipercaya, bukan sekadar keputusan orang dewasa tentang apa yang dianggap terbaik.

Target pemerintah untuk memperluas jumlah siswa Sekolah Rakyat hingga lebih dari 400 ribu pada 2029 memperlihatkan bahwa program ini sedang dirancang sebagai instrumen besar pengentasan kemiskinan. (m.antaranews.com) Justru karena skalanya besar, pengawasan terhadap pengalaman anak harus diperkuat sejak awal. Ekspansi tidak boleh mendahului kesiapan guru, pengasuh, layanan psikologis, kanal pengaduan, dan mekanisme partisipasi.

Anak Harus Keluar dari Kemiskinan, Bukan Keluar dari Dirinya Sendiri

Sekolah Rakyat dapat menjadi kebijakan afirmatif yang penting jika ia memperluas pilihan hidup anak. Anak memperoleh pendidikan tanpa membayar, tubuhnya mendapat gizi, keluarganya terbantu, dan masa depannya tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pendapatan orang tua. Tetapi semua itu hanya bermakna jika anak tidak kehilangan hak untuk bertanya, menolak, berpindah, mengadu, dan membentuk identitasnya sendiri.

Kemiskinan tidak boleh diperlakukan sebagai nama belakang seorang anak. Data boleh dipakai untuk menemukan mereka yang membutuhkan bantuan, tetapi tidak boleh menjadi cara untuk mereduksi mereka. Asrama boleh menjadi tempat aman, tetapi tidak boleh berubah menjadi ruang tertutup yang sulit diawasi. Pendidikan boleh diarahkan untuk memutus kemiskinan antargenerasi, tetapi jangan sampai proses itu memutus anak dari keluarga, bahasa, pengalaman, dan kehendaknya sendiri.

Pelajaran utama dari ‘Di Tanah Lada’ adalah bahwa anak selalu hidup di antara keputusan orang dewasa. Negara memang harus mengambil keputusan, terutama ketika keluarga gagal memenuhi kebutuhan dasar. Namun, keputusan itu baru layak disebut perlindungan apabila anak tetap diperlakukan sebagai subjek—bukan sebagai angka kemiskinan yang dipindahkan dari satu daftar ke ruang kelas berasrama.

Sekolah Rakyat semestinya menjadi jalan agar anak memiliki lebih banyak kemungkinan. Jangan sampai ia justru menjadi tempat ketika kemiskinan diberi seragam, alamat baru, dan nama kelembagaan, sementara suara anak tetap tidak terdengar.

Sumber