Bantuan sosial seharusnya menjadi jaring pengaman ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar. Karena itu, keputusan menahan sementara penyaluran bantuan kepada lebih dari 1.400 keluarga penerima manfaat yang rekeningnya terindikasi terkait judi online tidak boleh dibaca hanya sebagai keberhasilan negara menertibkan data. Ia juga harus diuji dari sisi lain: apakah negara sedang menghukum orang yang diduga bersalah, atau membuat seluruh keluarga—termasuk anak—ikut menanggung akibat dari sebuah indikasi?
Pada 7 September 2026, Kementerian Sosial menyatakan menahan sementara penyaluran Program Keluarga Harapan dan Program Sembako/BPNT tahap Juli–September bagi lebih dari 1.400 keluarga penerima manfaat. Pemerintah menyebut tindakan itu dilakukan berdasarkan penelusuran bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun, pada 26 September, angka yang diberitakan terkait data terindikasi mencapai 1.494.652 KPM, sementara proses klarifikasi masih berjalan. Kemensos juga menegaskan bahwa indikasi tidak serta-merta berarti penerima melakukan judi online. (infopublik.id)
Perbedaan antara “terindikasi” dan “terbukti” bukan soal pilihan kata. Bagi keluarga miskin, perbedaan itu dapat menentukan apakah beras tersedia di dapur, apakah kebutuhan sekolah anak terpenuhi, atau apakah orang tua harus meminjam uang untuk melewati satu pekan.
Di Tanah Lada mengingatkan: uang orang dewasa selalu tiba di tubuh anak
Dalam buku berjudul ‘Di Tanah Lada’, uang tidak pernah hadir sebagai angka yang netral. Ia menentukan apakah Ava memiliki tempat tidur, dapat berpindah dari satu ruang ke ruang lain, memperoleh makanan, atau tetap berada di dekat orang dewasa yang dapat melindunginya. Anak mungkin tidak ikut mengambil keputusan finansial, tetapi tubuhnya menerima seluruh akibat keputusan tersebut.
Di situlah kebijakan penahanan bansos menjadi persoalan perlindungan anak. Secara administratif, sasaran tindakan adalah keluarga penerima manfaat atau rekening yang terhubung dengan transaksi tertentu. Namun, bantuan sosial tidak berhenti pada pemilik rekening. Ia masuk ke rumah sebagai makanan, biaya transportasi, kebutuhan sekolah, obat, dan perlindungan sehari-hari. Ketika penyaluran dihentikan, yang kehilangan kepastian bukan hanya orang dewasa yang sedang diperiksa, melainkan juga anak-anak yang tidak memiliki kendali atas rekening tersebut.
Hubungannya dengan kisah Ava jelas sebagai perbandingan, bukan klaim bahwa karya tersebut meramalkan kebijakan hari ini: keputusan orang dewasa tentang uang dapat mengubah hidup anak tanpa pernah menjelaskan kepada anak mengapa perubahan itu terjadi. Anak menjadi pihak yang harus berhemat, menunggu, berpindah, atau menerima kekurangan, padahal ia tidak ikut memilih tindakan yang sedang dipersoalkan.
Indikasi bukan kebenaran, dan negara harus menyediakan jalan untuk membantah
Ava terbiasa mencari arti kata karena bahasa orang dewasa sering terlalu cepat menutup persoalan. Ia tidak puas ketika sesuatu disebut “legal”, “boros”, “cerai”, atau “jahat” tanpa penjelasan yang dapat ia pahami. Kebiasaan itu menawarkan ukuran penting bagi kebijakan berbasis data: setiap label harus dapat diuji, dan setiap orang yang terkena dampaknya harus memiliki kesempatan untuk memahami serta membantah.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa proses klarifikasi diperlukan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut sebagian nomor identitas penerima dapat digunakan pihak lain sehingga data perlu diperiksa kembali. Di Sulawesi Selatan, pejabat dinas sosial juga mengatakan kasusnya kompleks: ada rekening yang terindikasi dipakai untuk judi online, tetapi pemilik rekening belum tentu pelakunya. (jabar.antaranews.com)
Pengakuan ini penting karena memperlihatkan batas dari pencocokan data. Sebuah sistem dapat menemukan hubungan antara NIK, rekening, dompet digital, dan transaksi. Namun, hubungan administratif belum otomatis membuktikan siapa yang menekan tombol, siapa yang menguasai rekening, atau apakah pemilik identitas mengetahui transaksi tersebut.
Karena itu, mekanisme sanggah tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas setelah bantuan dihentikan. Pemerintah daerah di sejumlah wilayah telah membuka jalur klarifikasi, termasuk melalui pendamping sosial dan sistem yang tersedia. Di Bantul, misalnya, warga diminta menyampaikan bukti dan surat pernyataan apabila rekeningnya digunakan pihak lain atau terkena penipuan digital. (sosial.bantulkab.go.id)
Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah mekanisme itu mudah digunakan oleh keluarga yang paling rentan. Sanggah membutuhkan informasi, akses internet, kemampuan mengurus dokumen, dan keberanian berhadapan dengan birokrasi. Jika semua beban pembuktian diletakkan pada penerima, negara berisiko mengubah bantuan yang semestinya melindungi menjadi perkara administratif baru yang harus ditaklukkan keluarga miskin.
Tanggung jawab tidak boleh berubah menjadi hukuman kolektif
Persoalan paling serius terletak pada unit yang dipakai negara untuk mengambil keputusan. Data menunjukkan keluarga penerima manfaat, rekening, dan transaksi. Tetapi keluarga bukan satu orang. Di dalamnya terdapat anak, pasangan, lansia, atau anggota lain yang tidak memiliki kendali atas perilaku pemilik rekening.
Dalam ‘Di Tanah Lada’, identitas juga tidak pernah sederhana. Nama, panggilan, asal-usul, dan hubungan keluarga menjadi sumber kebingungan sekaligus luka. Pepper bahkan harus berhadapan dengan kenyataan bahwa nama dan status orang dewasa di sekitarnya tidak selalu menjelaskan siapa yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidupnya. Pelajarannya relevan bagi kebijakan bansos: nama yang muncul dalam sistem tidak boleh dianggap sebagai bukti tunggal tentang perbuatan seseorang.
Jika seorang ibu menerima bansos untuk memenuhi kebutuhan anak, lalu rekeningnya dicurigai karena digunakan pihak lain, penghentian bantuan tanpa pemulihan cepat dapat menjadi hukuman kolektif. Negara mungkin bermaksud memutus aliran dana ke judi online, tetapi akibat nyatanya bisa memutus aliran makanan, biaya sekolah, atau obat bagi anak yang tidak terlibat.
Itu bukan berarti penerima bansos yang terbukti melakukan judi online harus kebal dari konsekuensi. Bantuan publik tetap membutuhkan akurasi dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, sanksi harus diarahkan kepada tindakan yang terbukti, bukan kepada seluruh keluarga secara otomatis. Jika masalahnya ada pada rekening, negara perlu memisahkan penanganan rekening dari pemenuhan kebutuhan anak—misalnya melalui kanal pembayaran pengganti, penyaluran langsung berbasis kebutuhan, atau pendampingan pemulihan yang tidak menunggu proses administratif berbulan-bulan.
Anak tidak boleh menjadi biaya kesalahan data
Pemerintah berhak memperbaiki data dan mencegah bantuan negara disalahgunakan. Tetapi ketepatan data bukan hanya perkara menemukan sebanyak mungkin rekening yang mencurigakan. Ketepatan juga berarti memastikan tidak ada anak yang kehilangan perlindungan karena kesalahan identifikasi, pemakaian identitas oleh orang lain, atau perilaku salah satu anggota keluarga.
Ujian kebijakan ini sederhana: setelah rekening ditandai, siapa yang memastikan anak tetap makan, bersekolah, berobat, dan memahami apa yang sedang terjadi? Jika jawabannya tidak jelas, maka negara baru menyelesaikan separuh pekerjaan.
Ava belajar bahwa kebenaran tidak cukup dikatakan; kebenaran harus ditemukan, dijelaskan, dan dibuktikan. Begitu pula dengan bantuan sosial. Negara boleh menelusuri transaksi, tetapi tidak boleh mengubah dugaan menjadi vonis sebelum verifikasi selesai. Lebih dari itu, negara harus memastikan bahwa ketika orang dewasa diperiksa, anak tidak ikut kehilangan hak yang seharusnya melindunginya.
Bantuan sosial bukan hadiah untuk keluarga yang selalu dianggap bersih. Ia adalah instrumen perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Karena itu, rekening ibu yang dicurigai tidak boleh membuat piring anak ikut kosong.
Sumber
- jabar.antaranews.com: Kemensos Melakukan Verifikasi Pada 14 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol
- ANTARA News: Bansos Terindikasi Judol Bagaimana Cara Mengajukan Sanggah
- sosial.bantulkab.go.id: Bansos Pkh Dan Bpnt Terhenti Karena Indikasi Judi Online Ini Cara Melakukan Sanggah
- detik.com: Amp
- Buku Di Tanah Lada — Gramedia