{"id":73,"date":"2026-09-29T19:01:06","date_gmt":"2026-09-29T19:01:06","guid":{"rendered":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=73"},"modified":"2026-09-29T19:01:06","modified_gmt":"2026-09-29T19:01:06","slug":"rumah-bukan-alasan-untuk-menghapus-pekerja-anak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=73","title":{"rendered":"Rumah Bukan Alasan untuk Menghapus Pekerja Anak"},"content":{"rendered":"

Rumah sering diperlakukan sebagai wilayah yang selesai dijelaskan oleh kata \u201ckeluarga\u201d. Begitu seorang anak berada di dalamnya, pekerjaan mencuci, memasak, menjaga adik, membersihkan kamar, atau merawat orang sakit mudah dianggap sebagai kewajiban biasa. Di situlah bahaya bermula: hubungan kerja dapat disamarkan sebagai pertolongan, pengasuhan, bahkan kasih sayang. Anak tidak lagi terlihat sebagai pekerja yang memiliki hak, melainkan sebagai \u201corang rumah\u201d yang harus tahu diri.<\/p>\n

Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga memberi negara kesempatan untuk membongkar anggapan tersebut. DPR menyetujui pengesahan RUU PPRT pada 21 April 2026, setelah lebih dari dua dekade pembahasan. Undang-undang itu kemudian ditetapkan dan diundangkan pada 30 April 2026. Salah satu garis batas terpentingnya ialah persyaratan rekrutmen pekerja rumah tangga minimal berusia 18 tahun, selain pengaturan tentang perjanjian kerja, upah, jaminan sosial, waktu kerja, dan lingkungan kerja yang aman. (setneg.go.id<\/a>)<\/p>\n

Namun, angka 18 tahun tidak boleh berhenti sebagai angka administratif. Ia harus menjadi pintu masuk untuk bertanya: mengapa anak-anak bisa masuk ke rumah orang lain sebagai tenaga kerja, siapa yang menyebutnya pekerja, dan siapa yang memastikan mereka tidak hilang di balik sebutan \u201canak titipan\u201d atau \u201csudah seperti keluarga sendiri\u201d?<\/p>\n

Rumah yang tidak terlihat sebagai tempat kerja<\/h2>\n

Dalam buku<\/a> berjudul \u2018Di Tanah Lada\u2019, rumah tidak pernah tampil sebagai ruang yang netral. Ava mengalami perpindahan, ketidakpastian, dan pengaturan hidup yang membuat tempat tinggal tidak otomatis berarti perlindungan. Ia bahkan berhadapan dengan situasi ketika koper, kamar mandi, dan ruang sempit menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari. Gambaran itu bukan kisah tentang pekerja rumah tangga, tetapi menyediakan cermin penting: sebuah rumah dapat tampak biasa dari luar, sementara di dalamnya kebutuhan dasar seseorang diatur sepihak oleh orang dewasa.<\/p>\n

Cermin tersebut relevan bagi pekerja rumah tangga anak. Ketika seorang anak tinggal di rumah pemberi kerja, batas antara kamar tidur dan tempat kerja, antara waktu istirahat dan waktu melayani, atau antara tugas keluarga dan kewajiban kerja dapat dibuat kabur. ILO memperkirakan sekitar 2,6 juta pekerja rumah tangga berada di Indonesia, dengan sekitar 110 ribu di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Angka itu menunjukkan bahwa pekerja anak di ranah domestik bukan kemungkinan abstrak, melainkan persoalan yang selama ini berlangsung dalam ruang yang sulit dilihat. (ilo.org<\/a>)<\/p>\n

Karena itu, rumah tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk menurunkan standar perlindungan. Justru karena pekerjaan berlangsung di ruang privat, negara perlu memastikan adanya kontrak, pencatatan, akses pengaduan, dan mekanisme pemeriksaan yang tidak bergantung semata-mata pada kemurahan hati pemberi kerja.<\/p>\n

\u201cOrang rumah\u201d bukan nama lain untuk tenaga kerja tanpa hak<\/h2>\n

Pepper memberi lapisan lain pada persoalan ini. Ia tidak memiliki tempat tidur yang layak, bergantung pada keputusan orang dewasa, dan terus berusaha memahami siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas hidupnya. Hubungan-hubungan di sekelilingnya sering dibicarakan melalui bahasa keluarga, tetapi bahasa itu tidak otomatis menghasilkan perawatan yang layak.<\/p>\n

Di sinilah perbedaan antara keluarga dan hubungan kerja harus dijaga. Seorang anak yang bekerja di rumah orang lain bisa saja diberi makan, dipanggil dengan nama panggilan, atau diperlakukan \u201cseperti anak sendiri\u201d. Semua itu tidak menghapus kemungkinan eksploitasi. Bahkan, kedekatan semu dapat membuat anak lebih sulit menolak perintah, meminta upah, mengeluhkan jam kerja, atau melaporkan kekerasan. Status sebagai \u201cbagian dari keluarga\u201d dapat menjadi cara halus untuk menghapus posisi tawarnya.<\/p>\n

Komnas Perempuan mengingatkan bahwa pekerja rumah tangga selama ini berada dalam kerentanan berulang karena kerja domestik dan perawatan tidak diakui sebagai relasi kerja yang sah. Kerja tersebut menopang kehidupan keluarga dan ekonomi, tetapi sering berlangsung tanpa standar upah, jam kerja, jaminan sosial, serta mekanisme pengaduan yang efektif. (komnasperempuan.go.id<\/a>) UU PPRT penting karena mulai mengubah cara pandang itu: pekerjaan di dalam rumah tetap pekerjaan, dan orang yang melakukannya tetap pekerja.<\/p>\n

Bagi anak, konsekuensinya lebih keras. Batas usia 18 tahun seharusnya menutup pintu perekrutan pekerja rumah tangga anak, bukan sekadar mengatur tata cara hubungan kerja setelah anak telanjur berada di dalam rumah. Jika anak ditemukan bekerja, respons negara tidak boleh hanya menghukum perekrut atau memindahkan anak ke tempat lain. Negara harus memastikan pendidikan, pemulihan, pengasuhan, dokumen, dan keamanan ekonominya tidak ikut hilang.<\/p>\n

Hukum harus dapat ditemukan oleh anak<\/h2>\n

Ava memahami dunia dengan mencari arti kata. Ia membuka kamus untuk memahami hukum, legalitas, uang, perceraian, bahkan hubungan antarmanusia. Kebiasaan itu memperlihatkan sesuatu yang sering dilupakan oleh kebijakan: aturan yang tidak dipahami oleh anak hampir sama tidak bergunanya dengan aturan yang tidak ada.<\/p>\n

UU PPRT memang memberi kerangka baru, tetapi kerangka itu belum otomatis menjangkau dapur, kamar belakang, rumah kontrakan, atau alamat tempat seorang anak bekerja. ILO menyambut pengesahan undang-undang tersebut, tetapi juga menekankan bahwa pelaksanaan dan penegakan akan menentukan apakah perubahan hukum benar-benar memperbaiki kondisi pekerja rumah tangga. (ilo.org<\/a>) Artinya, pemerintah harus menyiapkan petugas, data, jalur pelaporan yang aman, serta pemeriksaan yang sensitif terhadap risiko pembalasan dari pemberi kerja.<\/p>\n

Anak juga harus diberi penjelasan dengan bahasa yang dapat dimengerti: bahwa ia tidak boleh direkrut sebagai pekerja rumah tangga sebelum berusia 18 tahun; bahwa tinggal di rumah orang lain tidak berarti kehilangan hak; bahwa menerima makanan atau tempat tidur bukan pengganti upah dan perlindungan; serta bahwa meminta pertolongan bukan tindakan tidak tahu berterima kasih.<\/p>\n

Rumah harus menjadi batas perlindungan, bukan batas pengawasan<\/h2>\n

Di akhir perjalanannya, \u2018Di Tanah Lada\u2019 memberi arti pada tanah sebagai tempat yang mungkin menumbuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak lahir dari nama indah atau janji orang dewasa, melainkan dari pengalaman ketika seseorang diakui, disayangi, dan tidak dipaksa menanggung hidup sendirian.<\/p>\n

Pesan itu penting untuk membaca UU PPRT. Rumah yang layak bukan rumah yang berhasil menyembunyikan pekerja dari pandangan publik. Rumah yang layak ialah rumah yang menghormati batas waktu, upah, usia, tubuh, dan suara orang yang bekerja di dalamnya. Jika negara sungguh ingin menghapus pekerja anak di ranah domestik, ia harus berhenti menganggap pintu rumah sebagai garis akhir tanggung jawab.<\/p>\n

Pengesahan undang-undang adalah awal pengakuan, bukan akhir pekerjaan. Setelah 30 April 2026, pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah pekerja rumah tangga berhak dilindungi. Pertanyaannya: apakah negara bersedia mencari mereka di tempat-tempat yang selama ini disebut privat, tetapi diam-diam menyimpan kerja, ketergantungan, dan risiko?<\/p>\n

Sumber<\/h2>\n