{"id":64,"date":"2026-09-29T04:01:02","date_gmt":"2026-09-29T04:01:02","guid":{"rendered":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=64"},"modified":"2026-09-29T04:01:02","modified_gmt":"2026-09-29T04:01:02","slug":"pembebasan-bersyarat-bukan-pembebasan-dari-ketakutan-korban","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=64","title":{"rendered":"Pembebasan Bersyarat Bukan Pembebasan dari Ketakutan Korban"},"content":{"rendered":"

Vonis sering diperlakukan sebagai garis akhir. Setelah hakim menjatuhkan hukuman, negara seolah telah menyelesaikan kewajibannya, sementara korban diminta melanjutkan hidup dengan sisa-sisa keberanian yang mereka miliki. Padahal, bagi korban kekerasan seksual\u2014terutama anak atau mereka yang mengalami kekerasan ketika masih anak-anak\u2014perubahan status hukum pelaku dapat membuka kembali ketakutan lama.<\/p>\n

Perdebatan mengenai pembebasan bersyarat Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi memperlihatkan persoalan itu secara telanjang. Bechi, terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, memperoleh pembebasan bersyarat pada 20 Agustus 2025 berdasarkan keputusan tertanggal 15 Agustus 2025. Informasi itu baru menjadi perhatian luas pada September 2026. Pemerintah kemudian menegaskan bahwa status tersebut bukan bebas murni, karena masih disertai kewajiban dan pengawasan. (antaranews.com<\/a>)<\/p>\n

Namun, bagi korban, istilah administratif tidak serta-merta menghasilkan rasa aman. \u201cBebas bersyarat\u201d mungkin memiliki arti tertentu dalam hukum pemasyarakatan. Bagi korban, yang lebih mendesak adalah pertanyaan lain: apakah mereka diberi tahu sebelumnya, apakah risiko kontak dengan pelaku telah dinilai, siapa yang dapat dihubungi ketika muncul ancaman, dan apa yang dilakukan negara jika lingkungan sosial kembali menempatkan pelaku sebagai tokoh yang berpengaruh?<\/p>\n

Hukum harus dapat dipahami oleh mereka yang menanggung akibatnya<\/h2>\n

Dalam buku<\/a> berjudul \u2018Di Tanah Lada\u2019, Ava berkali-kali mencari arti kata yang digunakan orang dewasa. Ia tidak menerima \u201clegal\u201d, \u201chukum\u201d, \u201ccerai\u201d, atau \u201ckebenaran\u201d sebagai istilah yang selesai hanya karena tercetak dalam kamus. Ia ingin tahu apa arti kata-kata itu dalam hidupnya sendiri: siapa yang boleh melakukan sesuatu, siapa yang harus bertanggung jawab, dan mengapa akibat keputusan orang dewasa selalu jatuh kepada anak.<\/p>\n

Cara Ava membaca dunia penting untuk menilai pembebasan bersyarat. Negara tidak cukup mengatakan bahwa prosedur telah dipenuhi. Prosedur itu harus dapat diterangkan kepada korban dengan bahasa yang dapat mereka pahami. Jika keputusan pembebasan bersyarat mengubah risiko keselamatan, korban berhak mengetahui perubahan tersebut, termasuk batasan kontak, wilayah gerak, mekanisme pengawasan, dan langkah darurat yang tersedia.<\/p>\n

Komnas Perempuan menilai penegakan hukum dalam perkara Bechi harus transparan serta meminta penilaian risiko terkait intimidasi, tindakan balasan, kontak dengan korban, keberulangan kekerasan, dan dampaknya terhadap pemulihan korban. Sikap ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah syarat administratif terpenuhi. Ia juga harus menjawab apakah keputusan itu aman bagi orang yang selama ini menanggung akibat kejahatan. (komnasperempuan.go.id<\/a>)<\/p>\n

Di sinilah negara perlu membedakan antara hak terpidana dan hak korban. Pembebasan bersyarat dapat merupakan hak yang diberikan berdasarkan aturan. Tetapi perlindungan korban bukan kemurahan hati yang boleh ditambahkan belakangan. Ia adalah kewajiban yang harus berjalan bersamaan.<\/p>\n

Keluar dari penjara bukan berarti bahaya ikut menghilang<\/h2>\n

Ava dan Pepper dalam kisah tersebut terus berpindah: dari rusun, gang, stasiun, kapal, hingga rumah yang diharapkan lebih aman. Akan tetapi, perpindahan tempat tidak pernah otomatis menghapus ancaman. Mereka tetap membutuhkan orang dewasa yang tahu ke mana mereka pergi, siapa yang menjemput, bagaimana perjalanan berlangsung, dan apa yang dilakukan jika rencana berubah.<\/p>\n

Pelajaran itu relevan bagi korban ketika pelaku kembali memperoleh ruang gerak. Negara tidak boleh menganggap bahwa keluarnya pelaku dari lembaga pemasyarakatan hanya memindahkan persoalan dari lapas ke masyarakat. Justru pada tahap itulah pengawasan harus menjadi konkret. Kewajiban lapor bulanan kepada Balai Pemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan Bapas Malang, penting, tetapi belum menjawab seluruh kebutuhan korban. (malang.inews.id<\/a>)<\/p>\n

Pengawasan tidak boleh hanya mengukur apakah pelaku hadir melapor. Ia harus mengukur apakah korban aman. Apakah pelaku mendekati korban atau keluarganya? Apakah ada tekanan melalui tokoh agama, komunitas, atau media sosial? Apakah lingkungan sekitar kembali membangun narasi yang menyalahkan korban? Apakah korban memiliki pendamping yang dapat bertindak sebelum ancaman berkembang menjadi kekerasan baru?<\/p>\n

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan akan memperkuat sinergi untuk memastikan keamanan korban, sementara pemerintah menyebut masukan mengenai kekhawatiran korban dan keluarga korban akan menjadi bagian dari investigasi. Pernyataan tersebut penting, tetapi nilainya ditentukan oleh tindakan yang dapat diperiksa: penilaian risiko, rencana keselamatan individual, perlindungan identitas, dan jalur laporan yang tidak memaksa korban mengulang seluruh pengalaman traumatis. (antaranews.com<\/a>)<\/p>\n

Kebenaran tidak selesai ketika negara berkata prosedur sudah benar<\/h2>\n

Dalam \u2018Di Tanah Lada\u2019, kebenaran bukan benda yang otomatis ditemukan oleh orang dewasa. Ava belajar bahwa kata \u201ckebenaran\u201d berarti keadaan yang sesuai dengan kenyataan, tetapi ia juga memahami bahwa menemukannya di dunia nyata jauh lebih sulit. Ada kekuasaan, kebohongan, rasa takut, dan hubungan keluarga yang membuat kenyataan tidak mudah diucapkan.<\/p>\n

Karena itu, polemik Bechi tidak boleh dipersempit menjadi pertarungan antara pihak yang mendukung dan menolak pembebasan bersyarat. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah proses tersebut dapat ditelusuri oleh publik dan dipahami oleh korban. Pemerintah harus menjelaskan dasar keputusan, masa berlaku, kewajiban yang melekat, bentuk pengawasan, serta mekanisme pencabutan jika terjadi pelanggaran. Direktur Jenderal Pemasyarakatan sendiri menegaskan bahwa status pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila pelaku melanggar ketentuan dan yang bersangkutan dapat kembali ke penjara. (idntimes.com<\/a>)<\/p>\n

Tetapi ancaman pencabutan setelah pelanggaran terjadi tidak cukup. Perlindungan yang baik bekerja sebelum bahaya membesar. Negara harus memberi korban cara untuk melaporkan kontak, intimidasi, atau tekanan tanpa menunggu adanya tindak pidana baru. Pendampingan psikologis dan hukum juga harus berlanjut, bukan berhenti ketika putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.<\/p>\n

Keadilan bagi korban bukan hanya soal berapa lama pelaku berada di balik jeruji. Keadilan juga menyangkut apakah korban dapat tidur tanpa takut, bersekolah atau bekerja tanpa dibuntuti, menyebut pengalaman mereka tanpa dipaksa membuktikan luka berulang kali, dan mempercayai bahwa negara tidak akan meninggalkan mereka ketika perhatian publik surut.<\/p>\n

Pembebasan bersyarat, dengan demikian, tidak boleh dibaca sebagai pembebasan dari tanggung jawab. Ia adalah tahap baru yang menuntut negara bekerja lebih cermat. Pelaku mungkin memperoleh kembali sebagian ruang sosialnya. Korban tidak boleh kehilangan ruang aman yang susah payah mereka bangun.<\/p>\n

Jika negara sungguh ingin berdiri bersama korban, ukurannya bukan hanya pernyataan setelah polemik meledak. Ukurannya adalah apakah korban diberi informasi sebelum keputusan berlaku, apakah risiko mereka dinilai secara serius, apakah identitas dan keberadaan mereka dilindungi, serta apakah ada petugas yang benar-benar datang ketika rasa takut kembali mengetuk pintu. Hukuman boleh berubah bentuk. Kewajiban melindungi korban tidak boleh ikut berkurang.<\/p>\n

Sumber<\/h2>\n