{"id":52,"date":"2026-09-28T12:31:32","date_gmt":"2026-09-28T12:31:32","guid":{"rendered":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=52"},"modified":"2026-09-28T12:31:32","modified_gmt":"2026-09-28T12:31:32","slug":"sekolah-inklusif-bukan-sekadar-pintu-terbuka-anak-harus-diakui-cara-belajarnya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=52","title":{"rendered":"Sekolah Inklusif Bukan Sekadar Pintu Terbuka: Anak Harus Diakui Cara Belajarnya"},"content":{"rendered":"

Sekolah inklusif sering dipuji ketika pintunya terbuka bagi semua anak. Namun, pintu yang terbuka belum tentu membuat seorang anak dapat masuk, belajar, bertanya, dan merasa diakui. Ia bisa hadir di ruang kelas tanpa memahami instruksi, mengikuti pelajaran tanpa alat bantu, atau duduk bersama teman-temannya sambil terus dipaksa menyesuaikan diri dengan ukuran \u201cnormal\u201d yang dibuat orang dewasa.<\/p>\n

Di situlah buku<\/a> berjudul *Di Tanah Lada* menawarkan ukuran yang lebih keras terhadap gagasan perlindungan anak. Ava memahami dunia dengan mencari arti kata, membandingkan ucapan dengan kenyataan, lalu bertanya ketika keduanya tidak cocok. Ia tidak selalu mengerti bahasa orang dewasa, tetapi justru karena itu ia mampu melihat betapa sering keputusan dibuat untuk anak tanpa sungguh-sungguh memahami pengalaman anak.<\/p>\n

Persoalan tersebut kembali terasa ketika pendidikan inklusif dibicarakan sebagai agenda kebijakan nasional. Pada 21 September 2026, anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menilai pelaksanaan pendidikan inklusif belum sepenuhnya memberi layanan sesuai kebutuhan anak penyandang disabilitas. Ia mengingatkan bahwa layanan tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan jumlah murid disabilitas di sebuah sekolah, melainkan harus berangkat dari kebutuhan dan hak setiap anak. (jdih.dpr.go.id<\/a>)<\/p>\n

Anak tidak cukup diterima; cara belajarnya harus dipercaya<\/h2>\n

Kritik itu penting karena pendidikan inklusif dapat kehilangan makna ketika berubah menjadi urusan administratif. Sekolah mencatat jumlah murid, memasang label inklusif, lalu menganggap kewajibannya selesai. Padahal, seorang anak mungkin membutuhkan waktu lebih panjang untuk memahami instruksi, bahasa yang berbeda, pendampingan, teknologi asistif, ruang yang lebih tenang, atau metode evaluasi yang tidak mengukur kemampuan hanya dari satu bentuk ujian.<\/p>\n

Ava berkali-kali memperlihatkan bahwa memahami anak bukan perkara berbicara lebih keras atau menyederhanakan kalimat. Orang dewasa harus bersedia mengikuti jalan berpikir anak. Ia mencari kata \u201clegal\u201d, \u201chukum\u201d, \u201cjudi\u201d, \u201ccerai\u201d, dan \u201cbahagia\u201d karena pengalaman hidupnya terlalu rumit jika hanya diterima sebagai perintah. Kamus menjadi alat bagi Ava untuk menguji dunia, bukan sekadar buku berisi definisi.<\/p>\n

Hubungannya dengan pendidikan inklusif jelas: anak penyandang disabilitas tidak boleh hanya diberi tempat di kelas, sementara sekolah tetap menggunakan satu bahasa, satu tempo, satu cara mengajar, dan satu ukuran keberhasilan. Jika anak gagal mengikuti sistem, kegagalan itu tidak boleh otomatis dibebankan kepada anak. Bisa jadi sistemnya yang tidak pernah sungguh-sungguh mencoba memahami.<\/p>\n

Karena itu, pernyataan DPR tersebut bukan hanya soal penyusunan aturan pendidikan. Ia menyentuh pertanyaan dasar yang juga menggerakkan kisah Ava: siapa yang berhak menentukan arti kebutuhan seorang anak? Sekolah, orang tua, dan pemerintah memang memiliki tanggung jawab, tetapi anak tidak boleh hilang dari proses penentuan itu.<\/p>\n

Akses pendidikan tidak sama dengan pengalaman belajar yang aman<\/h2>\n

Pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah pada Juni 2026. Kebijakan itu mencakup perluasan layanan pendidikan yang fleksibel dan inklusif sesuai karakteristik kerentanan anak, termasuk pendidikan inklusif berbasis masyarakat, sekolah terbuka, pembelajaran jarak jauh, serta jalur pendidikan nonformal. (kemendikdasmen.go.id<\/a>)<\/p>\n

Arah tersebut patut diapresiasi, tetapi kisah dalam *Di Tanah Lada* mengingatkan bahwa perpindahan anak dari satu tempat ke tempat lain tidak otomatis menyelesaikan masalah. Ava dan Pepper berpindah dari rumah, rusun, kamar, jalan, kendaraan, hingga tempat yang mereka bayangkan sebagai kemungkinan hidup baru. Setiap perpindahan membawa pertanyaan: siapa yang menjelaskan, siapa yang menemani, dan apakah tempat baru itu sungguh sesuai dengan kebutuhan mereka?<\/p>\n

Pendidikan juga demikian. Seorang anak dapat dipindahkan dari sekolah khusus ke sekolah umum atas nama inklusi, tetapi tanpa guru yang terlatih, bahan ajar yang adaptif, akses fisik yang memadai, atau mekanisme pendampingan, perpindahan itu hanya memindahkan tanggung jawab. Tubuh anak berada di sekolah, tetapi proses belajarnya tetap tidak memiliki rumah.<\/p>\n

Inilah hubungan kedua antara kisah tersebut dan kebijakan pendidikan terbaru: layanan fleksibel hanya bermakna jika fleksibilitas itu dirasakan anak dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai \u201cinklusif\u201d menjadi istilah besar yang tidak menjawab pertanyaan kecil: apakah ia dapat membaca materi, memahami instruksi, berkomunikasi dengan guru, menggunakan toilet, beristirahat ketika kewalahan, dan meminta bantuan tanpa dipermalukan?<\/p>\n

Guru bukan penjaga gerbang, melainkan penerjemah kebutuhan<\/h2>\n

Pada April 2026, Kemendikdasmen menyebut lebih dari 170 ribu murid penyandang disabilitas belajar di sekolah umum dan menekankan pentingnya penguatan kapasitas guru, penyediaan satuan pendidikan yang memadai, serta materi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kebutuhan murid. (gtkdikmendiksus.kemendikdasmen.go.id<\/a>) Pemerintah juga meluncurkan program pelatihan pendidikan inklusif bagi guru dan tenaga kependidikan, dengan latar persoalan berupa stigma, keterbatasan akses, dan belum meratanya kompetensi khusus. (gtkdikmendiksus.kemendikdasmen.go.id<\/a>)<\/p>\n

Pada Juli dan Agustus 2026, upaya itu diperluas melalui pembelajaran adaptif, digitalisasi, revitalisasi sekolah, dan penguatan sarana pendidikan khusus. Pemerintah menyatakan lingkungan belajar perlu menyesuaikan kebutuhan setiap peserta didik, sementara revitalisasi fasilitas diarahkan untuk menjawab keterbatasan sarana di sekolah luar biasa. (internal-portal.kemdikbud.go.id<\/a>)<\/p>\n

Namun, guru tidak dapat dibiarkan bekerja sendirian. Mereka membutuhkan asesmen yang tidak merendahkan, dukungan tenaga ahli, perangkat belajar, waktu untuk merancang pembelajaran, serta jalur komunikasi yang jelas dengan keluarga dan layanan kesehatan. Tanpa itu, guru kembali diposisikan sebagai penjaga gerbang: menentukan siapa yang dianggap mampu mengikuti kelas dan siapa yang dianggap terlalu sulit.<\/p>\n

Dalam dunia Ava, orang dewasa sering menyimpan jawaban di balik kata-kata yang tidak dipahami anak. Pendidikan inklusif harus melakukan kebalikan dari itu. Ia harus menerjemahkan aturan menjadi dukungan yang nyata, bukan memaksa anak menerjemahkan dirinya agar cocok dengan sekolah.<\/p>\n

Ukuran keberhasilan harus berpindah dari jumlah ke perubahan<\/h2>\n

Sekolah inklusif tidak boleh dinilai hanya dari jumlah murid penyandang disabilitas yang diterima. Angka penting, tetapi angka tidak dapat menjelaskan apakah seorang anak memiliki teman, merasa aman, mampu mengikuti pelajaran, mendapat akomodasi, dan dipercaya ketika menyampaikan kesulitan.<\/p>\n

Ukuran yang lebih jujur adalah perubahan pada pengalaman anak. Apakah ia semakin mandiri? Apakah ia dapat berkomunikasi tanpa takut? Apakah guru memahami cara belajarnya? Apakah sekolah menyesuaikan lingkungan, atau anak terus-menerus diminta menyesuaikan tubuh dan pikirannya dengan lingkungan yang kaku?<\/p>\n

Di Tanah Lada menolak gagasan bahwa anak hanyalah penerima keputusan orang dewasa. Ava bukan hiasan yang membuat cerita terasa mengharukan. Pertanyaannya menguji keluarga, hukum, uang, kekerasan, dan gagasan tentang kebahagiaan. Dengan cara yang sama, anak penyandang disabilitas bukan sekadar penerima program pendidikan inklusif. Mereka adalah pihak yang pengalaman dan kebutuhannya harus menjadi dasar perancangan sekolah.<\/p>\n

Pintu terbuka adalah awal, bukan bukti keberhasilan. Sekolah baru benar-benar inklusif ketika ia bersedia berubah: mengubah bahasa, metode, ruang, teknologi, jadwal, penilaian, dan cara memandang kemampuan. Anak tidak perlu dipaksa menjadi versi yang mudah bagi institusi. Institusilah yang harus cukup dewasa untuk belajar memahami anak.<\/p>\n

Sumber<\/h2>\n