{"id":46,"date":"2026-09-28T05:01:11","date_gmt":"2026-09-28T05:01:11","guid":{"rendered":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=46"},"modified":"2026-09-28T05:01:11","modified_gmt":"2026-09-28T05:01:11","slug":"ketika-negara-menutup-pintu-digital-anak-rentan-kehilangan-jalan-pulang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=46","title":{"rendered":"Ketika Negara Menutup Pintu Digital, Anak Rentan Kehilangan Jalan Pulang"},"content":{"rendered":"

Dalam buku<\/a> berjudul \u2018Di Tanah Lada\u2019, sebuah ponsel bukan benda netral. Bagi Ava, telepon seluler yang diberikan Mama bukan sekadar alat hiburan atau pintu menuju dunia maya. Ia adalah kemungkinan untuk menghubungi orang yang dipercaya ketika rumah tidak lagi aman, ketika kunci kamar menjadi masalah, dan ketika keputusan orang dewasa justru membuat anak terpisah dari perlindungan.<\/p>\n

Di situlah kebijakan pembatasan akun anak perlu diuji. Pemerintah menyatakan telah membatasi akses 28 juta akun anak setelah penerapan PP Tunas pada Maret 2026. Tahap awal kebijakan itu menyasar sejumlah platform berprofil risiko tinggi, termasuk YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi, bukan melarang anak menggunakan internet. (antaranews.com<\/a>)<\/p>\n

Tujuan itu masuk akal. Namun, perlindungan anak tidak boleh diukur hanya dari jumlah akun yang ditutup, dinonaktifkan, atau dibatasi. Pertanyaan yang lebih sulit adalah: ketika sebuah akun ditutup, apakah negara juga memastikan bahwa anak tersebut masih memiliki jalan untuk meminta pertolongan?<\/p>\n

Melindungi anak bukan berarti menutup semua pintu<\/h2>\n

Negara benar ketika menganggap platform digital memiliki risiko. Perundungan, penipuan, eksploitasi, kecanduan, dan paparan konten berbahaya tidak dapat seluruhnya dibebankan kepada keluarga. PP Tunas juga menempatkan tanggung jawab pada penyelenggara platform, termasuk melalui pendekatan keselamatan sejak tahap perancangan layanan. Anak tidak boleh dibiarkan berhadapan sendirian dengan perusahaan yang memiliki sumber daya, data, dan kemampuan teknologi jauh lebih besar. (portal.komdigi.go.id<\/a>)<\/p>\n

Akan tetapi, pembatasan akses menjadi problematis apabila negara menyamakan semua anak dengan situasi keluarga yang sama. Dalam \u2018Di Tanah Lada\u2019, Ava memang memiliki Mama, tetapi keberadaan orang tua tidak otomatis berarti tersedianya perlindungan. Papa menjadi sumber ketakutan. Mama sayang kepada Ava, tetapi juga berada dalam tekanan dan tidak selalu mampu melindunginya. Pada satu titik, ponsel diberikan agar Ava dapat menghubungi Mama bila kejadian berbahaya terulang.<\/p>\n

Hubungan dengan kebijakan digital hari ini bersifat analitis, bukan berarti kisah dalam karya tersebut meramalkan PP Tunas. Namun, perbandingannya penting: bagi anak yang hidup dalam rumah tidak aman, akses komunikasi dapat menjadi bagian dari keselamatan, bukan sekadar akses menuju konten. Jika semua mekanisme digital diputus tanpa jalur pengganti, negara mungkin mengurangi satu risiko sekaligus memperbesar risiko lain\u2014yakni keterisolasian.<\/p>\n

Persetujuan orang tua tidak selalu sama dengan perlindungan<\/h2>\n

Aturan pelindungan anak di ruang digital membedakan akses berdasarkan usia dan tingkat risiko. Anak pada kelompok usia tertentu memerlukan persetujuan orang tua, sementara anak yang lebih muda hanya dapat menggunakan layanan berisiko rendah yang dirancang khusus bagi mereka. Penyelenggara juga diwajibkan memverifikasi usia dan memastikan persetujuan tersebut. (web.komdigi.go.id<\/a>)<\/p>\n

Secara administratif, rumus itu terlihat rapi. Masalahnya, kehidupan anak tidak selalu serapi kategori usia. Siapa orang tua atau wali yang memberi persetujuan? Apakah ia hadir, dapat dipercaya, dan tidak menggunakan akses digital untuk mengawasi, mengancam, atau mengisolasi anak?<\/p>\n

Pertanyaan itu telah lama hidup di dalam kisah Ava. Orang dewasa di sekelilingnya memiliki kuasa atas kamar, uang, perjalanan, bahkan bahasa yang boleh digunakan. Tetapi kuasa tersebut tidak selalu menghasilkan rasa aman. Karena itu, menjadikan persetujuan orang tua sebagai pintu utama perlindungan dapat menyisihkan anak yang justru membutuhkan jalur bantuan di luar keluarga inti.<\/p>\n

Negara perlu menyediakan mekanisme yang lebih lentur: wali alternatif yang sah, kanal bantuan yang tetap dapat diakses tanpa akun media sosial, prosedur pengaduan yang tidak mensyaratkan persetujuan pelaku atau pengasuh yang membahayakan, serta pilihan komunikasi darurat dengan petugas dan orang dewasa tepercaya. Verifikasi usia juga harus dirancang dengan prinsip minimasi data. Jangan sampai upaya memastikan seorang anak aman justru mengumpulkan identitas, lokasi, wajah, atau dokumen keluarga secara berlebihan.<\/p>\n

Jalan pulang anak tidak boleh bergantung pada satu platform<\/h2>\n

Salah satu kekuatan \u2018Di Tanah Lada\u2019 terletak pada cara keselamatan Ava dan Pepper dibangun melalui banyak orang dan banyak tempat. Ada penjaga rusun yang membantu membuka kamar. Ada satpam yang mengangkat barang. Ada teman yang menemani. Ada orang dewasa yang hadir ketika keluarga gagal menjalankan fungsi perlindungan. Tidak seorang pun menjadi penyelamat sempurna, tetapi rangkaian pertolongan itu membuat anak tidak sepenuhnya sendirian.<\/p>\n

Kebijakan digital seharusnya belajar dari logika jaringan tersebut. Menutup akun pada platform berisiko tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya tindakan. Anak membutuhkan jalan keluar yang berlapis: nomor darurat yang mudah diingat, layanan pesan yang aman, pusat bantuan yang dapat dihubungi tanpa membuat akun publik, petugas yang terlatih mendengar cerita anak, dan sekolah atau layanan sosial yang mampu menindaklanjuti laporan.<\/p>\n

Di sinilah klaim bahwa anak tetap dapat berinternet harus dibuktikan secara substantif, bukan hanya melalui pernyataan kebijakan. Pemerintah sendiri menyebut internet penting bagi belajar, kreativitas, dan komunikasi. Jika demikian, akses aman harus dirancang sebagai hak yang dapat digunakan anak, bukan fasilitas yang sewaktu-waktu hilang tanpa penjelasan. (portal.komdigi.go.id<\/a>)<\/p>\n

Perlindungan harus meninggalkan pintu yang bisa dibuka anak<\/h2>\n

Angka 28 juta akun yang dibatasi dapat menunjukkan skala pelaksanaan kebijakan, tetapi belum menjawab kualitas perlindungannya. Berapa banyak anak yang salah teridentifikasi? Berapa banyak yang kehilangan akses komunikasi dengan guru, kerabat, pendamping, atau layanan bantuan? Berapa banyak keluarga yang memperoleh penjelasan sederhana tentang alasan pembatasan dan cara mengajukan pemulihan?<\/p>\n

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan upaya melemahkan perlindungan digital. Sebaliknya, itu syarat agar perlindungan tidak berubah menjadi penguasaan baru atas kehidupan anak.<\/p>\n

Ava belajar memahami dunia dengan bertanya. Negara juga harus bersedia bertanya kepada dirinya sendiri: apakah pintu yang ditutup benar-benar pintu menuju bahaya, atau ada anak tertentu yang justru menggunakannya untuk menemukan jalan keluar? Kebijakan yang bertanggung jawab bukan kebijakan yang paling banyak memutus akses, melainkan yang paling cermat membedakan risiko, menjaga privasi, menyediakan pengecualian, dan memastikan setiap anak tetap memiliki cara untuk mengatakan bahwa ia membutuhkan pertolongan.<\/p>\n

Sumber<\/h2>\n