{"id":141,"date":"2026-10-04T11:01:30","date_gmt":"2026-10-04T11:01:30","guid":{"rendered":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=141"},"modified":"2026-10-04T11:01:30","modified_gmt":"2026-10-04T11:01:30","slug":"anak-zero-dose-bukan-angka-kosong-negara-harus-menjemput-hak-yang-terlewat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=141","title":{"rendered":"Anak Zero-Dose Bukan Angka Kosong: Negara Harus Menjemput Hak yang Terlewat"},"content":{"rendered":"

Seorang anak tidak menjadi terlindungi hanya karena negara telah menyediakan vaksin. Perlindungan baru benar-benar hadir ketika sistem tahu siapa yang belum terjangkau, mengerti mengapa mereka terlewat, lalu mendatangi mereka dengan cara yang aman dan dapat dipercaya. Di situlah persoalan anak *zero-dose* menjadi lebih besar daripada angka cakupan imunisasi.<\/p>\n

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut hampir 929.000 anak di Indonesia belum pernah menerima satu pun imunisasi dasar. Laporan itu menegaskan bahwa *zero-dose* bukan semata-mata tanda kelalaian keluarga, melainkan cermin ketimpangan akses, hambatan sosial budaya, rendahnya kepercayaan, dan lemahnya layanan primer. (badankebijakan.kemkes.go.id<\/a>)<\/p>\n

Pada 1\u201331 Oktober 2026, Bulan Imunisasi Kejar Nasional digelar untuk menemukan anak yang belum pernah memperoleh imunisasi atau belum melengkapinya. Prioritasnya adalah pemberian DPT dosis pertama bagi bayi usia 0\u201311 bulan yang belum menerimanya, disusul pelayanan bagi baduta usia 12\u201323 bulan serta kelompok lain sesuai status imunisasi. Pelayanan dirancang berlangsung bukan hanya di puskesmas, melainkan juga di posyandu, jejaring fasilitas kesehatan, dan fasilitas swasta. (mediacenter.riau.go.id<\/a>)<\/p>\n

Namun, ukuran keberhasilan program ini tidak boleh berhenti pada jumlah suntikan yang diberikan. Pertanyaan terpentingnya adalah: apakah negara benar-benar menemukan anak yang selama ini tidak terlihat?<\/p>\n

Anak yang berpindah tidak boleh ikut hilang dari perlindungan<\/h2>\n

Dalam buku<\/a> berjudul \u2018Di Tanah Lada\u2019, Ava memasuki Rusun Nero bukan sebagai anak yang datang ke rumah baru dengan tenang. Ia dibawa ke ruang yang sempit, gelap, dan tidak ia pahami. Koper-koper berpindah, pintu terkunci, orang tua bertengkar, dan alamat baru tidak otomatis membawa rasa aman. Ia bahkan harus mencari jalan sendiri untuk menemukan Mama dan Papa.<\/p>\n

Pengalaman itu memang bukan cerita tentang imunisasi. Tetapi sebagai perbandingan, ia memperlihatkan masalah yang sama: anak dapat terlepas dari perlindungan ketika hidupnya tidak cocok dengan sistem yang mengandaikan alamat tetap, orang tua yang teratur, dan keluarga yang selalu mampu mengurus administrasi.<\/p>\n

Anak yang berpindah karena kemiskinan, konflik keluarga, pekerjaan orang tua, pengungsian, atau kondisi tempat tinggal yang rapuh bisa kehilangan catatan imunisasi, tidak mengetahui jadwal layanan, atau tidak memiliki orang dewasa yang bersedia mengantarnya. Dalam keadaan seperti itu, imbauan agar orang tua datang ke fasilitas kesehatan tidak cukup. Negara harus memiliki cara untuk mengenali perpindahan tersebut dan menjemput anaknya.<\/p>\n

Contoh dari Riau memperlihatkan arah yang lebih tepat. Dinas kesehatan setempat menyebut pelaksanaan imunisasi kejar membutuhkan keterlibatan puskesmas, kader, pemerintah desa dan kelurahan, sekolah, serta masyarakat untuk mengidentifikasi dan menjangkau anak yang belum mendapatkan imunisasi. Di wilayah itu, risiko anak *zero-dose* pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 31.909 anak. (mediacenter.riau.go.id<\/a>)<\/p>\n

Artinya, pelayanan tidak boleh menunggu anak muncul di loket. Sistem harus bergerak ke lorong, rumah kontrakan, permukiman padat, daerah terpencil, dan keluarga yang selama ini tidak tercatat dalam rutinitas layanan.<\/p>\n

Vaksin membutuhkan kepercayaan, bukan sekadar ketersediaan<\/h2>\n

Ava mengenal dunia melalui kamus. Ia mencari arti \u201chukum\u201d, \u201clegal\u201d, \u201ccerai\u201d, dan \u201ckebenaran\u201d, tetapi mengetahui definisi tidak membuat hidupnya otomatis lebih mudah. Kata-kata yang benar dapat tetap gagal menolong jika datang terlambat, terlalu rumit, atau tidak menjawab ketakutan yang sedang dihadapi.<\/p>\n

Pelajaran itu penting bagi kebijakan imunisasi. Menyediakan vaksin tanpa membangun pemahaman keluarga akan menghasilkan layanan yang secara teknis tersedia, tetapi secara sosial belum tentu dapat dijangkau. Survei cepat yang dirujuk BKPK Kemenkes mencatat alasan keluarga melewatkan imunisasi antara lain anak sedang sakit, penolakan anggota keluarga, dan kekhawatiran terhadap kejadian ikutan pascaimunisasi. (badankebijakan.kemkes.go.id<\/a>)<\/p>\n

Karena itu, komunikasi tidak boleh diperlakukan sebagai poster tambahan di dinding puskesmas. Petugas perlu menjelaskan dengan bahasa yang dipahami keluarga, mendengarkan pengalaman buruk sebelumnya, menerangkan apa yang harus dilakukan setelah imunisasi, dan memastikan orang tua tahu ke mana harus datang ketika memiliki pertanyaan.<\/p>\n

Kabar dari Pidie, Aceh, menunjukkan mengapa pendekatan semacam itu penting. Petugas imunisasi melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mencari anak yang belum pernah menerima vaksin atau tertinggal jadwal. Di daerah tersebut, sekitar 6.900 anak dikategorikan *zero-dose*. Upaya itu tidak hanya membawa vaksin, tetapi juga membawa percakapan dan usaha membangun kepercayaan. (unicef.org<\/a>)<\/p>\n

Inilah perbedaan antara sekadar membuka layanan dan benar-benar menjangkau anak. Yang pertama menunggu. Yang kedua mencari tahu mengapa keluarga belum datang.<\/p>\n

Perlindungan anak dibangun dari jaringan yang mengenali mereka<\/h2>\n

Di Rusun Nero, Ava dan Pepper tidak diselamatkan oleh satu institusi besar yang sejak awal memahami keadaan mereka. Bantuan muncul melalui orang-orang yang melihat, bertanya, memberi makan, membukakan pintu, atau tidak membiarkan anak sendirian. Jaringan kecil itu tidak boleh dipuja sebagai pengganti negara, tetapi harus dibaca sebagai pengingat bahwa perlindungan sering dimulai dari orang yang paling dekat dengan kehidupan anak.<\/p>\n

Imunisasi kejar juga membutuhkan jaringan seperti itu. Kader posyandu mungkin mengetahui keluarga yang baru pindah. Guru atau pengelola PAUD mungkin melihat anak yang belum memiliki catatan imunisasi. Ketua RT, bidan, pengurus rumah ibadah, dan tetangga bisa membantu menghubungkan keluarga dengan puskesmas. Namun, jaringan tersebut harus didukung sistem pencatatan yang rapi, perlindungan data, ketersediaan vaksin, dan petugas yang mampu menindaklanjuti informasi.<\/p>\n

WHO mencatat masih terdapat ketidaksesuaian antara laporan administratif dan hasil survei imunisasi di Indonesia. Survei cakupan 2025 juga menunjukkan hanya 56,4 persen anak usia 12\u201323 bulan yang memperoleh imunisasi lengkap, dengan kesenjangan lebih besar di luar Jawa dan Bali. (who.int<\/a>)<\/p>\n

Data karena itu bukan sekadar angka untuk laporan. Data adalah petunjuk tentang anak yang belum terlihat. Jika catatan keliru, anak bisa dianggap sudah terlindungi padahal belum pernah menerima dosis pertama. Jika data tidak diperbarui setelah keluarga berpindah, negara akan terus mencari anak di alamat yang sudah kosong.<\/p>\n

Mengejar bukan berarti menambal kegagalan sesaat<\/h2>\n

Bulan Imunisasi Kejar penting, tetapi ia tidak boleh menjadi operasi satu bulan yang selesai ketika kalender berganti. Anak *zero-dose* lahir dari kegagalan kesinambungan: layanan rutin yang tidak menjangkau, informasi yang tidak dipercaya, pencatatan yang tidak bertemu dengan kenyataan, dan keluarga yang menghadapi terlalu banyak hambatan sekaligus.<\/p>\n

Karena itu, keberhasilan Oktober 2026 seharusnya diukur melalui pertanyaan yang lebih keras: berapa anak yang ditemukan, berapa yang benar-benar menerima perlindungan sesuai kebutuhannya, berapa keluarga yang kembali tersambung dengan layanan rutin, dan apakah anak yang sudah dijangkau akan tetap terlindungi setelah kampanye berakhir?<\/p>\n

Ava belajar bahwa menemukan jalan tidak sama dengan tiba di tempat aman. Begitu pula imunisasi: satu suntikan dapat menjadi awal perlindungan, tetapi bukan akhir tanggung jawab. Negara tidak cukup berkata bahwa layanan tersedia. Negara harus memastikan setiap anak\u2014termasuk mereka yang hidup dalam rumah rapuh, berpindah-pindah, atau tidak terlihat dalam daftar\u2014benar-benar ditemukan, didengar, dan dijaga.<\/p>\n

Sumber<\/h2>\n