{"id":107,"date":"2026-10-01T23:46:23","date_gmt":"2026-10-01T23:46:23","guid":{"rendered":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=107"},"modified":"2026-10-01T23:46:23","modified_gmt":"2026-10-01T23:46:23","slug":"uang-bantuan-yang-kembali-ke-kas-negara-anak-tak-boleh-menanggung-gagalnya-administrasi-sekolah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lada.siapasangka.com\/?p=107","title":{"rendered":"Uang Bantuan yang Kembali ke Kas Negara: Anak Tak Boleh Menanggung Gagalnya Administrasi Sekolah"},"content":{"rendered":"

Dalam buku<\/a> berjudul \u2018Di Tanah Lada\u2019, uang tidak pernah hanya menjadi alat membeli makanan, rumah, atau barang. Uang adalah sumber kuasa, alasan pertengkaran, ukuran kasih sayang, dan penentu apakah seorang anak merasa memiliki masa depan. Karena itu, kabar bahwa lebih dari Rp600 miliar dana Program Indonesia Pintar sempat kembali ke kas negara bukan sekadar persoalan serapan anggaran. Ia adalah pertanyaan tentang kapan bantuan yang ditujukan kepada anak berhenti menjadi hak dan berubah menjadi angka dalam laporan keuangan.<\/p>\n

Pada 6 Mei 2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyebut pengembalian dana PIP dipengaruhi kendala teknis, ketidaktahuan penerima, alur birokrasi, serta kondisi geografis. Pemerintah kemudian mengubah tata kelola PIP melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2026, yang antara lain memberi peran lebih besar kepada sekolah dalam mengusulkan siswa penerima. (antaranews.com<\/a>)<\/p>\n

Perubahan itu masuk akal. Namun, ia tidak boleh dibaca sebagai pemindahan tanggung jawab dari pemerintah kepada sekolah. Jika sekolah diberi kewenangan lebih besar tanpa dukungan informasi, pengawasan, dan mekanisme pengaduan yang jelas, kegagalan administrasi hanya akan berpindah meja. Anak tetap menjadi pihak yang paling akhir mengetahui apa yang terjadi\u2014dan paling awal merasakan akibatnya.<\/p>\n

Uang yang tersedia belum tentu menjadi hak anak<\/h2>\n

Ava, tokoh anak dalam karya tersebut, berusaha memahami kekayaan melalui logika sederhana: jika seseorang memiliki banyak uang, ia seharusnya bisa membeli banyak hal yang membuat hidup lebih baik. Tetapi pengalaman keluarganya segera membantah anggapan itu. Warisan membuat Papa merasa kaya, sementara rumah justru menjadi lebih tidak aman karena perjudian, keputusan sepihak, dan perpindahan mendadak.<\/p>\n

Hubungan itu penting untuk membaca dana PIP. Besarnya anggaran tidak dapat dijadikan bukti bahwa negara telah memenuhi hak pendidikan. Ukuran yang lebih jujur adalah apakah dana tersebut benar-benar dapat digunakan oleh murid untuk membeli kebutuhan sekolah, mempertahankan kehadiran di kelas, atau mencegah mereka berhenti belajar.<\/p>\n

Data resmi penyaluran PIP menunjukkan bahwa program ini memiliki alokasi miliaran rupiah untuk berbagai jenjang pendidikan. Namun, angka alokasi dan penyaluran tetap harus dibedakan dari uang yang benar-benar diterima serta dimanfaatkan oleh anak. Dashboard program sendiri memisahkan dana yang dialokasikan, disalurkan, dan diberikan kepada penerima. (pip.kemendikdasmen.go.id<\/a>) Perbedaan itu bukan detail teknis. Di sanalah akuntabilitas dimulai.<\/p>\n

Ketika dana kembali ke kas negara karena penerima tidak tahu, tidak mampu mengaktifkan rekening, atau terhalang jarak, masalahnya bukan semata-mata bahwa anak atau orang tuanya lalai. Negara sedang berhadapan dengan desain layanan yang mengandaikan semua keluarga memiliki informasi, waktu, akses bank, jaringan internet, dan kemampuan administratif yang sama. Padahal, justru keluarga paling rentan sering memiliki paling sedikit sumber daya untuk menavigasi prosedur tersebut.<\/p>\n

Sekolah harus menjadi penerjemah, bukan penjaga gerbang baru<\/h2>\n

Salah satu ciri kuat dalam \u2018Di Tanah Lada\u2019 adalah cara Ava memahami dunia melalui kata-kata. Ia membuka kamus untuk mencari arti \u201chukum\u201d, \u201clegal\u201d, \u201ctaruhan\u201d, \u201ccerai\u201d, dan \u201cmendadak\u201d. Bahasa orang dewasa hadir sebagai sesuatu yang menentukan hidupnya, tetapi tidak otomatis dapat ia mengerti.<\/p>\n

Di titik ini, sekolah memiliki tugas yang lebih besar daripada mengisi daftar calon penerima. Sekolah harus menerjemahkan hak ke dalam informasi yang dapat dipahami murid dan keluarganya: siapa penerima, berapa jumlah bantuan, kapan dana dapat dicairkan, apa kegunaannya, apa yang harus dilakukan jika rekening bermasalah, dan kepada siapa keluhan harus disampaikan.<\/p>\n

Pemerintah memang telah menegaskan pentingnya sekolah mengumumkan penerima PIP, memfasilitasi aktivasi rekening, dan mengingatkan bahwa dana dapat dikembalikan apabila tidak diaktifkan. (kemendikdasmen.go.id<\/a>) Namun, pengumuman saja tidak cukup. Anak dari keluarga yang berpindah-pindah, tidak memiliki perangkat digital, atau hidup dalam relasi keluarga yang penuh tekanan mungkin tetap tidak memahami informasi tersebut.<\/p>\n

Karena itu, perlu ada jejak tanggung jawab yang dapat diperiksa. Sekolah harus dapat menunjukkan kapan informasi disampaikan, siapa yang mendampingi, berapa siswa yang belum mencairkan bantuan, dan tindakan apa yang dilakukan setelah masalah ditemukan. Transparansi bukan sekadar menempelkan daftar nama di papan pengumuman. Transparansi berarti memastikan murid tidak kehilangan hak karena ia tidak memahami prosedur.<\/p>\n

Jarak bukan alasan untuk menghapus kegagalan sistem<\/h2>\n

Dalam cerita tentang Rusun Nero, tempat tinggal bukan sekadar alamat. Ia menentukan apakah Ava memiliki kamar, dapat tidur dengan tenang, bertemu ibunya, atau tersesat di lorong yang penuh kecoa. Anak pengamen bahkan tidak dapat langsung pulang karena rumahnya memiliki aturan waktu dan akses yang tidak ia kuasai. Bagi kedua anak itu, jarak dan informasi bukan latar belakang; keduanya adalah bagian dari risiko.<\/p>\n

Hal serupa terlihat dalam persoalan PIP. Laporan mengenai dana yang tidak terserap di Nusa Tenggara Timur menyebut sekitar Rp24 miliar harus dikembalikan karena puluhan ribu siswa tidak mencairkan bantuan. Sebanyak 34 ribu siswa disebut tidak melakukan pencairan. (emedia.dpr.go.id<\/a>) Angka tersebut seharusnya mendorong pemeriksaan terhadap akses layanan, bukan hanya penilaian moral terhadap penerima.<\/p>\n

Jika hambatannya geografis, negara perlu menghadirkan mekanisme jemput bola: pendampingan aktivasi, layanan bergerak, koordinasi dengan bank penyalur, dan pelacakan murid yang belum menerima bantuan. Jika hambatannya informasi, sekolah harus menghubungi keluarga berulang kali melalui cara yang tersedia. Jika hambatannya administrasi, prosedur harus disederhanakan tanpa mengurangi pengawasan.<\/p>\n

Pemerintah juga perlu memisahkan dengan tegas dua persoalan yang sering dicampur: dana yang gagal dicairkan karena sistem tidak menjangkau penerima, dan dana yang disalahgunakan. Keduanya sama-sama membutuhkan pengawasan, tetapi tidak boleh diperlakukan dengan kacamata yang sama. Pemerintah sendiri menyatakan sebagian pengembalian dana lebih terkait kendala teknis dan geografis, bukan pelanggaran. (puslapdik.kemendikdasmen.go.id<\/a>)<\/p>\n

Hak anak tidak boleh berhenti di laporan serapan<\/h2>\n

Di Tanah Lada mengingatkan bahwa anak sering dipaksa memahami akibat keputusan orang dewasa tanpa pernah dilibatkan dalam prosesnya. Ia harus menerima rumah baru, pertengkaran, kemiskinan, atau perpisahan sebagai kenyataan jadi. Dalam persoalan PIP, anak juga berisiko menerima hasil akhir dari keputusan administratif yang tidak pernah ia mengerti: bantuan tidak cair, rekening tidak aktif, atau uang kembali ke kas negara.<\/p>\n

Karena itu, keberhasilan PIP tidak boleh diukur hanya dari tertibnya dokumen dan besarnya dana yang disalurkan. Ukurannya harus lebih dekat dengan kehidupan murid: apakah ia tetap bersekolah, memiliki perlengkapan belajar, tidak terpaksa bekerja, dan dapat merasakan bahwa negara hadir sebelum kesulitan membuatnya tersingkir.<\/p>\n

Sekolah memang dapat menjadi simpul penting. Tetapi simpul hanya berguna jika seluruh tali terhubung: pemerintah pusat, dinas pendidikan, sekolah, bank penyalur, keluarga, dan kanal pengaduan. Jika satu bagian terputus, anak tidak boleh diminta menanggung akibatnya sendirian.<\/p>\n

Dana yang kembali ke kas negara mungkin tampak rapi dalam neraca. Namun, bagi seorang anak, ia dapat berarti sepatu yang tidak terbeli, ongkos yang tidak tersedia, atau hari sekolah yang akhirnya ditinggalkan. Di situlah pertanggungjawaban sesungguhnya dimulai: bukan ketika angka masuk ke laporan, melainkan ketika bantuan sampai kepada anak yang namanya tercatat di dalamnya.<\/p>\n

Sumber<\/h2>\n